MADIUN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Madiun sudah mengalokasikan anggaran biaya akomodasi Bupati Terpilih, Hari Wuryanto, untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Sesuai surat edaran Kemendagri, biaya yang dibebankan kepada bupati terpilih untuk mengikuti pembekalan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 22 juta.
Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, yang dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (13/2/2025), membenarkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembekalan bupati terpilih, Hari Wuryanto, ke Akmil Magelang sebesar Rp 22 juta.
“Memang ada surat edaran dari Kemendagri yang menyebutkan akomodasi kegiatan tersebut ditanggung pemerintah daerah. Totalnya Rp 22 juta,” kata Tontro.
Baca juga: Biaya Retreat Kepala Daerah Rp 22 Juta Harus Lunas Sebelum Pelaksanaan
Tontro mengatakan, hanya bupati terpilih yang mengikuti pembekalan selama satu minggu usai dilantik di Jakarta.
Sementara itu, wakil bupati terpilih, Purnomo Hadi, akan dihadirkan saat acara penutupan kegiatan tersebut pada Jumat (28/2/2025).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Heru Kuncoro menyatakan, biaya pembekalan atau orientasi kepemimpinan kepala daerah senilai Rp 22 juta ditanggung instansinya.
“Untuk anggaran biaya pendidikan dari BKPSDM. Untuk transportasi, perjalanan dinas, dan pakaian itu dari Bagian Umum,” kata Heru.
Heru mengatakan, petugas sementara mentransfer biaya orientasi ke nomor rekening yang diberikan pemerintah pusat.
Hanya saja, saat hendak ditransfer, gagal lantaran antrean. “Tadi sudah mau ditransfer tetapi belum bisa. Mungkin karena antrean. Nanti sore kami coba lagi,” ucap Heru.
Baca juga: Aceh Utara Pastikan Bupati Ikut Retreat, Biaya Rp 22 Juta Ditanggung APBD
Menurut Heru, bupati terpilih akan mengikuti pembekalan dari Kemendagri di Magelang selama delapan hari, dengan biaya per hari sebesar Rp 2.750.000.
Dengan demikian, total biaya selama delapan hari senilai Rp 22 juta.
Untuk pembekalan Wakil Bupati terpilih, Heru mengatakan, sampai saat ini belum ada jadwal pelaksanaannya.
Namun, bila sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat, BKPSDM akan menyiapkan anggarannya.
“Untuk pak wabup belum ada jadwal. Tetapi kami siapkan anggarannya. Nanti kalau sewaktu-waktu ada jadwalnya untuk pak wabup, maka kami siapkan seperti halnya kegiatan pak bupati," ucap Heru.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang