Debat Pilkada Jatim, Luluk Nur Hamidah Soroti Korupsi di Pemprov

SURABAYA, KOMPAS.com - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim) nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, mengangkat isu korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim yang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam debat kedua Pilkada Jatim di Gedung Grand City Convex, Surabaya.

“Data ICW (Indonesia Corruption Watch) tahun 2023 menunjukkan bahwa Jatim memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, inilah realitas yang harus dituntaskan,” ungkap Luluk saat debat berlangsung, Minggu (3/11/2024). 

Dalam kesempatan tersebut, Luluk berjanji akan menciptakan birokrasi yang mampu menyelesaikan masalah di masa depan.

Baca juga: Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan

Dia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada lagi kantor Pemprov Jatim yang akan digeledah KPK.

“Apabila bapak ibu percaya pada kita, Luluk-Lukman, kami pastikan tidak ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah KPK, dan tidak ada kepala dinas yang akan dijadikan tersangka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Luluk menyatakan, Pemprov Jatim perlu mengurangi jumlah orang miskin dan menyediakan pendidikan berkualitas.

Baca juga: Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban

Dia juga menyoroti pentingnya akses terhadap jamban sehat dan bersih bagi masyarakat.

“Kita punya data terakhir yang menunjukkan bahwa ada 19,2 persen atau setara dengan 2.158.000 rumah tangga di Jatim yang tidak memiliki jamban sehat. Indeks kualitas lingkungan hidup di Jatim juga berada di peringkat 21 dibandingkan seluruh Indonesia,” ujarnya.

Luluk menekankan bahwa Jatim saat ini membutuhkan seorang pemimpin yang solutif, cerdas, adaptif, transparan, transformatif, inovatif, serta anti korupsi.

“Jangan pernah berbangga kita menerima begitu banyak penghargaan. Apalah artinya penghargaan itu, jika ternyata rakyat kita masih miskin, dan proses pengurusan KTP serta BPJS sulit,” tutupnya.