JOMBANG, KOMPAS.com - Ratusan kiai dari kalangan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) serta para kiai pengasuh pondok pesantren dari beberapa provinsi di Indonesia menggelar pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (12/8/2024) petang.
Pertemuan para kiai itu dipimpin tim pansus KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni dan berlangsung secara tertutup di aula Ponpes Tebuireng.
Dalam pertemuan tersebut, para kiai menyampaikan keresahan mereka terhadap kondisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada tim asistensi atau tim Pansus PKB yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini. Yakni, pertama para kiai-kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata KH Anwar Iskandar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin petang.
Baca juga: Pakar Politik Unair Nilai Konflik PKB dengan PBNU Tak Berdampak pada Pilkada Jatim
Sedangkan kesepakatan kedua, yakni para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB.
“Usulan kedua agar PBNU segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka ndandani (memperbaiki) PKB ke depan,” lanjut Kiai Anwar.
Baca juga: PKB Undang Tokoh NU ke Muktamar, tetapi Pengurus PBNU Belum Tentu Diundang
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, serta pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz.
Kemudian, para kiai dari unsur Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, juga Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
Kesepakatan para kiai saat berkumpul di Pesantren Tebuireng dilatarbelakangi penilaian terhadap kondisi PKB yang dirasa telah semakin jauh dari marwah utama saat PKB didirikan.
Tim pansus sekaligus Waketum PBNU, KH Amin Said Husni mengungkapkan, ada beberapa perubahan fundamental yang dilakukan PKB sehingga dinilai tidak sesuai lagi dengan saat awal berdiri.
Dia menjelaskan, PKB sebagai partai yang didirikan PBNU, struktur kepengurusannya dari pusat hingga daerah hampir sama dengan struktur di NU.
Dalam struktur NU, sebut Husni, ada istilah rais syuriah sedangkan di PKB ada dewan syuro. Keduanya memiliki peran sangat penting dalam pengambil kebijakan.
Namun, ujar dia, peran-peran penting dewan syuro dalam struktur PKB telah dikebiri, padahal seharusnya berada posisi paling penting dan penentu kebijakan.
“Dulu (kewenangan Dewan Syuro) sama dengan (Rais Syuriah) NU, malah (dulu) calon ketua dewan tanfidz harus seizin dewan syuro. Tapi sekarang ketua dewan tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini ketua umum,” ujar Amin Said Husni.
Dia menuturkan, keputusan organisasi harusnya juga sama dengan Nahdlatul Ulama, yakni harus ada tandatangan empat orang yang terdiri dari ketua dewan syuro, sekretaris syuro dan ketua dewan tanfidz serta sekretaris tanfidz.
“Tapi sekarang dewan syuro tidak lagi harus tanda tangan di PKB,” ungkap Husni.
Dia menambahkan, selain ratusan kiai yang berkumpul di Pesantren Tebuireng, puluhan anggota dewan syuro dan mantan dewan syuro PKB se-Jawa juga menggelar pertemuan pada waktu yang sama.
Pertemuan anggota dewan syuro dan mantan dewan syuro PKB se-Jawa tersebut dilaksanakan di Hotel Yusro Jombang.
Menurut Amin Said Husni, hasil dari pertemuan Tebuireng dan pertemuan di Hotel Yusro selanjutnya akan disampaikan untuk dibawa ke PBNU.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang