Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkuat Manajemen Arus Balik Lebaran, ASN Boleh WFH pada 16-17 April

Kompas.com - 13/04/2024, 17:52 WIB
Rizki Alfian Restiawan,
Aloysius Gonsaga AE

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan aturan terkait kinerja aparatur sipil negara (ASN), usai Idul Fitri 2024.

KemenPANRB memutuskan mengombinasi tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN pada Selasa-Rabu (16-17/4/2024).

"Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran," kata MenPANRB, Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Sabtu (13/4/2024).

Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Menurut Anas, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen," ungkap Anas.

Untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing.

"Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah," ujar Anas.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” terang Anas.

Baca juga: Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Anas menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal 50 persen," jelas Anas.

Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

"Contohnya jika PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO," terang Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tak Terima Alasan Sopir Fortuner Tabrak Bayi karena 'Blindspot'

Polisi Tak Terima Alasan Sopir Fortuner Tabrak Bayi karena "Blindspot"

Surabaya
Pilkada Surabaya, Petahana Eri-Armuji Galang Dukungan 6 Parpol

Pilkada Surabaya, Petahana Eri-Armuji Galang Dukungan 6 Parpol

Surabaya
Perkosa Anak Pemilik Kos di Lamongan, Pemuda Asal Pamekasan Ditangkap

Perkosa Anak Pemilik Kos di Lamongan, Pemuda Asal Pamekasan Ditangkap

Surabaya
Baliho Kaesang Muncul di Surabaya Jelang Pilkada, PSI: Bentuk Antusiasme Warga

Baliho Kaesang Muncul di Surabaya Jelang Pilkada, PSI: Bentuk Antusiasme Warga

Surabaya
Kades Taji Didatangi BRIN Usai Rancang Alat Pembakaran Sampah yang Diklaim Tanpa Residu

Kades Taji Didatangi BRIN Usai Rancang Alat Pembakaran Sampah yang Diklaim Tanpa Residu

Surabaya
Menabung Kopi, Cara Petani di Gucialit Lumajang Tingkatkan Perekonomian

Menabung Kopi, Cara Petani di Gucialit Lumajang Tingkatkan Perekonomian

Surabaya
Lima Perangkat Desa di Ponorogo Jadi Tersangka Pungli PTSL

Lima Perangkat Desa di Ponorogo Jadi Tersangka Pungli PTSL

Surabaya
Gempa M 4,1 Kembali Guncang Pulau Bawean

Gempa M 4,1 Kembali Guncang Pulau Bawean

Surabaya
Polisi Tangkap Pria yang Pamer Alat Kelamin di Pinggir Jalan Surabaya

Polisi Tangkap Pria yang Pamer Alat Kelamin di Pinggir Jalan Surabaya

Surabaya
Kapolres Probolinggo Tengok Bayi 8 Bulan yang Dianiaya Ayahnya

Kapolres Probolinggo Tengok Bayi 8 Bulan yang Dianiaya Ayahnya

Surabaya
KPU Kota Malang Ingatkan 45 Calon Anggota Legislatif Terpilih Laporkan Harta Kekayaannya

KPU Kota Malang Ingatkan 45 Calon Anggota Legislatif Terpilih Laporkan Harta Kekayaannya

Surabaya
Mengungkap Fakta Pengeroyokan Siswa MTs di Situbondo, Pelaku Hina Ibu Korban di WhatsApp

Mengungkap Fakta Pengeroyokan Siswa MTs di Situbondo, Pelaku Hina Ibu Korban di WhatsApp

Surabaya
Sempat Teriak Maling, Ibu di Jember Meninggal Usai Pergoki Pencuri Gasak Tasnya

Sempat Teriak Maling, Ibu di Jember Meninggal Usai Pergoki Pencuri Gasak Tasnya

Surabaya
Cerita Pemilik Restoran di Surabaya Mengaku Dianiaya Saudara karena Warisan

Cerita Pemilik Restoran di Surabaya Mengaku Dianiaya Saudara karena Warisan

Surabaya
Guru ASN Daftar Bacabup ke PPP, Alasannya Prihatin Kemiskinan di Sumenep

Guru ASN Daftar Bacabup ke PPP, Alasannya Prihatin Kemiskinan di Sumenep

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com