Antisipasi Petugas KPPS Sakit, KPU Kota Kediri Siapkan Tim Medis dan BPJS Kesehatan

KEDIRI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, Jawa Timur, membekali para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga pendampingan tim medis agar stamina terjaga selama bertugas untuk Pemilu Serentak 2024 ini.

Total ada 5.992 orang anggota KPPS yang baru saja dilantik pada Kamis (25/1/2024). Mereka akan bertugas di 800 tempat pemungutan suara (TPS) reguler dan 56 TPS khusus.

Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi mengatakan, untuk memastikan kondisi kesehatan personelnya itu pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Jelang Pemilu, MUI: Kepentingan Utama Tiap Kelompok Jaga NKRI

Dengan hasil, seluruhnya akan mendapatkan jaminan kesehatan baik melalui skema BPJS Kesehatan maupun program kesehatan lain yang ada di Pemkot.

“Jadi ada sekitar 150 orang yang awalnya belum terdaftar BPJS Kesehatan, lalu hasil koordinasi dengan Dinas Sosial, mereka diikutsertakan program kesehatan milik pemkot yang berbasis NIK,” ungkap Endah kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Selain jaminan kesehatan, Endah menambahkan, pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang akan bertugas selama pencoblosan berlangsung.

Para petugas kesehatan itu berasal dari seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada, serta dilengkapi dengan kendaraan ambulans.

Endah menyebut tugas para KPPS itu lumayan berat karena harus bertugas mulai pada H-1 yakni tanggal 13 yang dimulai dengan pendirian TPS hingga tanggal 15, jika ada penghitungan suara yang belum usai.

Sehingga pihaknya berupaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang ada, termasuk pada sisi kesehatan itu.

Baca juga: Dilantik, KPPS di Banyumas Tanam Ribuan Pohon sebagai Ganti Penggunaan Kertas dalam Pemilu

Termasuk juga perihal adanya honor yang disediakan untuk para petugas itu. Dengan besaran Rp 1,2 juta untuk ketua KPPS dan Rp 1,1 juta untuk anggota. Sedangkan untuk petugas ketertiban dalam hal ini linmas, Rp 700.000.

“Yang belum ada hanya kepesertaan Jamsostek saja. Sudah kami ajukan ke Pemda tapi belum bisa terealisasi,” pungkasnya.