Beda Penjelasan Pemkot Blitar dan Distributor soal Kelangkaan Elpiji Bersubsidi

BLITAR, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Blitar dan Pertamina memiliki penjelasan berbeda terkait kelangkaan elpiji 3 kilogram selama lebih dari satu pekan terakhir.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan bahwa kelangkaan elpiji bersubsidi di Kota Blitar dan sekitarnya terjadi karena adanya proses digitalisasi distribusi elpiji tepat sasaran.

Proses tersebut melibatkan pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh pangkalan elpiji milik anak usaha PT. Pertamina.

Baca juga: Warga Blitar Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg Sepekan Terakhir

“(Ada proses) digitalisasi ini, ya akhirnya lamban. (Harus) Masukkan data (konsumen) baru gas dikirim. Pangkalan harus memasukkan KTP (konsumen) itu. Tapi nanti saya cek dulu itu. Kayaknya ini sedang diterapkan,” ujar Hakim, Selasa (25/7/2023).

Menurut Hakim, proses pendataan konsumen yang berhak menerima elpiji subsidi membuat distribusi menjadi lamban.

Baca juga: Jamin Stok dan Tepat Sasaran, Pertamina Pantau Penyaluran Elpiji 3 Kg ke 50.000 Pangkalan Resmi

Namun, agen distributor gas elpiji bersubsidi yang menguasai sekitar 70 persen distribusi gas elpiji bersubsidi di kabupaten dan Kota Blitar, PT. Petro Jaya Gas menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan elpiji bersubsidi di Kabupaten dan Kota Blitar.

Manajer PT. Petro Jaya Gas Rahardian Eka Priyatno juga membantah kelangkaan elpiji bersubsidi terjadi akibat adanya proses digitalisasi distribusi gas tepat sasaran yang sedang dijalankan oleh PT Pertamina dan pemerintah.

“Enggak. Memasukkan data konsumen itu sederhana, NIK. Tinggal memasukkan ke aplikasi data base konsumen yang berhak,” ujarnya.

Rahardian menduga bahwa kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram terjadi akibat tidak adanya pengiriman dari anak usaha PT. Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan gas wilayah hilir, PT. Pertamina Patra Gas.

“Kami tidak ada pengurangan pasokan. Hanya saja kemarin ada hari libur tanggal 19 (Juli) dan 23 (Juli),” ujar Rahardian saat dikonfirmasi, Selasa.

Pada hari libur 19 dan 23 Juli, lanjut Rahardian, pihaknya tidak menerima pasokan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, tambahnya, terjadi peningkatan permintaan di kalangan konsumen karena banyaknya kegiatan hajatan di masyarakat menjelang dan sesudah tahun baru Islam yang jatuh pada 23 Juli lalu.

Rahardian menduga kelangkaan elpiji 3 kilogram akan berangsur berkurang selama beberapa hari ke depan.

Baca juga: Soal Larangan Ekspor Gas, Luhut: Selama Ini Kita Ekspor LNG lalu Impor Elpiji, Kenapa Enggak Dibuat Dalam Negeri?

Kepala Seksi Komunikasi dan Relasi PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Taufik Kurniawan menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan elpiji bersubsidi untuk wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.

Berdasarkan data yang dia miliki, tingkat konsumsi harian elpiji 3 kilogram di Kota dan Kabupaten Blitar masih berada di angka yang sama yakni 5.900 tabung untuk Kota Blitar dan 30.700 tabung untuk Kabupaten Blitar.

Namun, Taufik mengakui bahwa saat ini di wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten dan Kota Blitar tengah berlangsung proses sosialisasi dan pendataan konsumen elpiji yang berhak membeli elpiji bersubsidi dengan tabung warna hijau ukuran 3 kilogram.

“Sesuai amanah Kementerian ESDM melalui Kepmen tertanggal 27 Februari 2023, mulai 1 Maret dilakukan simulasi pembelian elpiji dengan metode menunjukkan NIK agar (subsidi) tepat sasaran,” ujarnya kepada Kompas.com melalui telepon.

Baca juga: Sikapi Kelangkaan Elpiji 3 Kg di Balikpapan, KPPU Akan Panggil Pertamina

Untuk melaksanakan hal itu, kata dia, terdapat proses sinkronisasi antara NIK yang diinput oleh pangkalan dengan data warga yang berhak menerima subsidi elpiji yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

Namun, Taufik tidak menjelaskan apakah simulasi tersebut mengakibatkan pelambatan proses penyaluran gas elpiji bersubsidi ke masyarakat di Kabupaten dan Kota Blitar.

Dia mengatakan bahwa penyaluran elpiji bersubsidi kepada individu yang berhak hanya dilakukan melalui pangkalan elpiji resmi yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten dan Kota Blitar.

Di Kota Blitar, tuturnya, terdapat 247 pangkalan elpiji yang melayani 21 kelurahan sehingga rata-rata terdapat 5 hingga 6 pangkalan di setiap kelurahan.

Di wilayah Kabupaten Blitar, lanjutnya, terdapat 1.214 pangkalan elpiji resmi yang tersebar di 220 desa.

“Kami imbau kepada warga Kabupaten dan Kota Blitar yang berhak menerima subsidi elpiji agar membeli elpiji di pangkalan resmi yang ada agar mendapatkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Gubernur Jatim, yaitu Rp 16.000 per tabung,” tuturnya. *