Ketua DPRD Kota Malang Minta Spanduk Ajakan Golput Dicopot, Satpol PP: Belum Dapat Arahan

MALANG, KOMPAS.com - Spanduk ajakan golput pada Pemilu 2024 masih membentang di kawasan Kayutangan Heritage, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kota Malang.

Spanduk itu diduga wujud kekecewaan masyarakat terkait penanganan hukum kasus tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Pasca-sidang Vonis Tragedi Kanjuruhan, Spanduk Ajakan Golput Membentang di Kota Malang

Beberapa waktu lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis sejumlah polisi yang menjadi terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan. Ada terdakwa divonis bebas, ada juga divonis ringan.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika menyarankan agar Pemkot Malang segera menertibkan spanduk tersebut.

Made menilai, isi dari spanduk itu mengajak atau memprovokasi masyarakat untuk melawan aturan, yakni tidak memilih di Pemilu 2024. Spanduk itu, kata dia, telah melanggar aturan dan sebaiknya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Apalagi, kata Made, tak jelas siapa yang telah memasang spanduk itu.

"Yang sifatnya mengajak untuk melawan aturan dan UU harus ditertibkan, ajakan golput melawan demokrasi. Kota Malang ada aturan, perdanya, spanduk ajakan yang sifatnya memprovokasi ya harus diturunkan, kembalikan saja ke aturannya," kata Made di Malang, Selasa (28/3/2023).

Menurutnya, masyarakat yang kecewa terhadap penegakan hukum seharusnya tidak melawan aturan.

"Kekecewaan boleh tapi tidak harus seperti itu, contoh sekarang melihat pejabat pajak yang hedon, yang mewah, kemudian mengajak menyerukan ayo semua tidak membayar pajak, kan bukan begitu solusinya," katanya.

Made menambahkan, keluarga korban tragedi Kanjuruhan masih memiliki harapan untuk menuntut keadilan.

"Solusinya, kalau memang ada tikus di lumbung padi ya jangan lumbung padinya dibakar dong, tikusnya yang diambil. Kita negara hukum, ditempuh saja semuanya sesuai dengan prosedur hukumnya," katanya.