Ledakan di Blitar, Khofifah Minta Bupati Terbitkan SK Tanggap Darurat Bencana Sosial

BLITAR, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Bupati Blitar Rini Syarifah menerbitkan surat keputusan (SK) tanggap darurat bencana sosial menyusul terjadinya ledakan bahan petasan yang mengakibatkan puluhan rumah rusak. 

Khofifah mengatakan, SK tersebut dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan yang diperlukan warga terdampak.

Baca juga: Fakta Ledakan di Blitar, 4 Korban Tewas, 23 Orang Luka-luka dan 25 Rumah Rusak

“Jadi saya koordinasi dengan Bupati supaya kita bisa memberikan intervensi terhadap rehabilitasi rumah terdampak. Perlu payung hukum SK Bupati soal tanggap bencana sosial, sehingga menjadi payung hukum bagi proses intervensi korban terdampak,” ujar Khofifah di lokasi ledakan di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Selasa (21/2/2023).

Khofifah mengatakan anggaran untuk penanganan korban terdampak, baik kerusakan rumah dan bangunan serta pengobatan bagi warga yang luka-luka, akan ditanggung bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Kapolres Sebut Bubuk Petasan yang Sebabkan Ledakan di Blitar Diduga Lebih dari 20 Kg

“Saya sudah komunikasikan itu pada Bupati dan setelah proses identifikasi (asesmen) selesai, saya rasa proses rehabilitasi dari yang terdampak bisa kita lakukan,” ujarnya.

Tanggap darurat tersebut, kata dia, akan berlangsung selama 14 hari dan setelahnya proses rekonstruksi bisa dimulai.

Sebelumnya, ledakan kuat akibat bubuk petasan terjadi pada Minggu (19/2/2023) sekitar pukul 22.30 WIB.

Lokasi ledakan yakni rumah warga bernama Darman (65) di Dusun Tegalrejo alias Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. 

Akibat ledakan tersebut empat orang tewas yakni Darman, Aripin dan Widodo (anak Darman), dan Wawa (keponakan Darman).

Selain korban tewas, ada 24 orang korban luka-luka, termasuk seorang bayi yang berusia empat bulan.