Erupsi Gunung Semeru, Wabup: Kepala OPD Tidak Boleh Tinggalkan Lumajang Selama Masa Tanggap Darurat

LUMAJANG, KOMPAS.com - Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati mengatakan, selama masa tanggap darurat bencana, tidak boleh ada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meninggalkan Kabupaten Lumajang.

Utamanya, empat OPD yang menjadi pilar dalam penanganan selama masa tanggap darurat kebencanaan. Kecuali, ada rapat yang berkaitan tentang penanganan kebencanaan.

Empat OPD yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Baca juga: Saat Penyintas Cilik Erupsi Semeru Terhibur dengan Beragam Permainan...

"Ada beberapa OPD yang menjadi poin penting dalam penanganan kebencanaan. Ada BPBD, ada Dinas Sosial, ada Dinas Perhubungan, ada Pol PP. Yang lain tetap harus bekerjasama, ada Dinas Kesehatan, ada rumah sakit yang menunggu apabila ada korban dan harus ditangani dengan cepat," kata Indah di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Jumat (9/12/2022).

Menurutnya, bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Namun, menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, semua pihak harus turut membantu proses penanganan bencana.

"Semua mata mengawasi kondisi, situasi, area akibat aktivitas Gunung Semeru. Dinas yang tadi saya sebutkan, kepala dinasnya tidak boleh meninggalkan tempat selama masa tanggap darurat. Itu soal tanggung jawab, itu soal kepedulian dan soal integritas," tegas Indah.

"Dinas yang punya tugas penting yang tadi saya sebutkan ketika status tanggap darurat tentu harus lebih dan lebih lagi bekerja secara maksimal," imbuhnya.

Hal itu disampaikan Indah dalam sambutannya saat mengambil sumpah jabatan 163 pejabat.

Rinciannya, ada satu pejabat eselon dua, 14 pejabat administrator, 20 pejabat pengawas, dan 128 pejabat fungsional.

Dalam sambutan, ia menyinggung soal tanggung jawab dan integritas. Utamanya bagi pejabat setingkat eselon II.