Erupsi Gunung Semeru, Wabup: Kepala OPD Tidak Boleh Tinggalkan Lumajang Selama Masa Tanggap Darurat

Utamanya, empat OPD yang menjadi pilar dalam penanganan selama masa tanggap darurat kebencanaan. Kecuali, ada rapat yang berkaitan tentang penanganan kebencanaan.

Empat OPD yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Ada beberapa OPD yang menjadi poin penting dalam penanganan kebencanaan. Ada BPBD, ada Dinas Sosial, ada Dinas Perhubungan, ada Pol PP. Yang lain tetap harus bekerjasama, ada Dinas Kesehatan, ada rumah sakit yang menunggu apabila ada korban dan harus ditangani dengan cepat," kata Indah di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Jumat (9/12/2022).

Menurutnya, bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Namun, menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, semua pihak harus turut membantu proses penanganan bencana.

"Semua mata mengawasi kondisi, situasi, area akibat aktivitas Gunung Semeru. Dinas yang tadi saya sebutkan, kepala dinasnya tidak boleh meninggalkan tempat selama masa tanggap darurat. Itu soal tanggung jawab, itu soal kepedulian dan soal integritas," tegas Indah.

"Dinas yang punya tugas penting yang tadi saya sebutkan ketika status tanggap darurat tentu harus lebih dan lebih lagi bekerja secara maksimal," imbuhnya.

Hal itu disampaikan Indah dalam sambutannya saat mengambil sumpah jabatan 163 pejabat.

Rinciannya, ada satu pejabat eselon dua, 14 pejabat administrator, 20 pejabat pengawas, dan 128 pejabat fungsional.

Dalam sambutan, ia menyinggung soal tanggung jawab dan integritas. Utamanya bagi pejabat setingkat eselon II.

"Pak Bupati dan saya tidak mungkin, tidak perlu lagi mengajari hal-hal seperti ini karena ini sudah setingkat eselon dua," singgung Indah.

Informasi yang berhasil dihimpun, pejabat setingkat eselon II yang beberapa kali disinggung Indah diduga mantan Kepala Satpol PP Lumajang yang kini menempati posisi baru sebagai Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Sebab, yang bersangkutan diketahui tidak menghadiri rapat tanggap darurat kebencanaan bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Balai Desa Penanggal.

Informasinya, saat itu, Kepala Satpol PP sedang ada agenda di Surabaya.

"Semua pekerjaan punya resiko dan tanggung jawab masing-masing. Seorang tukang sapu sekalipun di kantor punya resiko dan tanggung jawab, apalagi eselon dua. Maka ini menjadi perhatian kita bersama," pungkasnya.

Berita sebelumnya, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Masa Tanggap Darurat Kebencanaan selama 14 hari dari 4 Desember sampai 17 Desember 2022 usai erupsi Gunung Semeru.