Demo Mahasiswa di Lumajang, Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Sengkarut Tambang

LUMAJANG, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menggelar aksi turun jalan di depan Kantor Pemkab Lumajang, Selasa (12/4/2022).

Mereka menuntut penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menstabilkan harga minyak goreng.

Dalam orasinya, massa aksi juga menuntut Pemkab Lumajang untuk segera mengatasi kelangkaan pupuk subsidi dan sengkarut tambang pasir ilegal di Lumajang.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Lumajang, Berdebat dengan Wakil Ketua DPRD hingga Video Call Ketua Dewan

"Banyak permasalahan yang belum diatasi pemerintah, ayah kita seorang petani kesulitan mendapatkan pupuk, ibu kita kebingungan dengan mahalnya harga minyak goreng, juga masalah tambang ilegal yang belum juga ditindak oleh pemerintah," kata salah seorang mahasiswa saat berorasi di atas mobil komando, Selasa.

Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan mahasiswa sempat terjadi di depan kantor pemkab Lumajang akibat massa geram tak ditemui Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

Beruntung situasi panas bisa dikendalikan jajaran Polres Lumajang sehingga tidak sampai terjadi kerusakan dan menimbulkan korban.

Mereka menilai selama ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang memperhatikan masyarakat pada lapisan bawah.

"Pemerintah daerah harus sadar bahwa penderitaan masyarakat itu nyata dan protes kita ini jangan sampai selesai disini tapi harus disampaikan sampai ke pemerintah pusat," kata koordinator aksi Ahmad Taufik Hidayatullah.

Baca juga: Mahasiswa di Mataram Demo Desak Presiden Copot Luhut Binsar Panjaitan dari Menteri

Untuk itu, mahasiswa mendesak kepada bupati untuk menandatangani monumen perlawanan Lumajang dengan tuntutan mendorong Pemkab untuk lebih peduli kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Lumajang.

Tuntutan kedua, menyampaikan secara terbuka protes terkait polemik harga BBM, minyak goreng, kenaikan PPN, dan pupuk subsidi.

Tuntutan ketiga, bersama masyarakat mendesak pemerintah pusat untuk menstabilkan harga BBM, minyak goreng, PPN, dan pupuk subsidi.

Terakhir, mahasiswa menuntut Pemkab segera menyelesaikan sengkarut tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang.