Demo Mahasiswa di Banyuwangi, Pimpinan DPRD Tanda Tangan Surat Siap Mundur

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Lima orang pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menemui sekitar 50 mahasiswa yang berdemonstrasi, Senin (11/4/2022).

Mereka juga menandatangani surat pernyataan siap mundur yang dibuat mahasiswa, jika tidak menyampaikan tuntutan demonstran itu ke pemerintah pusat.

Baca juga: Demo 11 April di Banyuwangi, Mahasiswa Suntik Vaksin di Sela Aksi

Koordinator aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Rozaki Muchtar mengatakan, pihaknya menyampaikan empat tuntutan dalam surat aspirasi itu.

Berdasarkan kajian yang mereka lakukan, sejumlah kebijakan, usulan, dan hasil kerja pemerintah tidak bisa diterima hingga layak ditolak.

"Kami sangat menyesali bahwa pemerintah pusat, hari ini menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) khusus Pertamax, yang sangat-sangat jauh (kenaikannya)," kata Rozaki di Banyuwangi, Senin.

Pihaknya menuntut penurunan harga Pertamax, dari harga sekarang yang sebelumnya telah naik menjadi lebih dari Rp 12.000 per liter.

Mereka khawatir kenaikan harga itu mengindikasikan terjadi proses shifting atau peralihan dari masyarakat yang biasa bergantung pada Pertamax menjadi Pertalite.

Kedua, pihaknya menyatakan pemerintah harus mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng, yang diduga melibatkan mafia tata niaga bahan pokok.

"Kelangkaan minyak, kami mengindikasi banyaknya saluran tata niaga di minyak per provinsi beda-beda. Di sini kami mengindikasi adanya mafia minyak yang bermain," kata Rozaki lagi.

Mereka juga menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 menjadi 11 persen. Poin terakhir adalah penolakan terhadap isu perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Keempat tuntutan dan pernyataan siap mundur itu tercantum dalam surat yang  dilengkapi materai dan ditandatangani bersama oleh pimpinan DPRD Banyuwangi.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Muhammad Ali Mahrus mengatakan, poin-poin yang dituntutkan merupakan domain pemerintah pusat.

Sehingga pihaknya siap menyalurkan aspirasi demonstran ke tingkat pusat, selain melakukan upaya mengatasi masalah di tingkat daerah.

"Kita yang di daerah memang tidak ikut menentukan kenaikan urusan BBM dan kelangkaan masalah urusan minyak goreng. Yang jelas ketika di lapangan langka, kita menggunakan fungsi kontrol kita di lapangan," kata Ali, Senin.

Baca juga: Banyuwangi Ekspor 6 Ton Sampah ke Austria

Aksi demonstrasi di Banyuwangi berjalan cukup kondusif meski disertai aksi bakar ban di jalan depan Gedung DPRD Banyuwangi.

Aksi dilakukan dalam dua gelombang. Pertama dari GMNI, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta gelombang kedua dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus di Banyuwangi.