Bagi-bagi Takjil di Surabaya Saat Ramadhan Tak Dilarang, Dianjurkan Disalurkan ke Masjid

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Panduan Pelaksanaan lbadah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan ldul Fitri 1443 H/2022.

Surat bernomor 45115599/436.8.5/2422 itu ditandatangani langsung oleh Wali Kota Eri tertanggal 29 Maret 2022.

Baca juga: Anggota Perkosa Pemandu Lagu, Kasatpol PP Surabaya Larang Anak Buah Masuk Tempat Hiburan

Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan secara rinci SE tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid atau musala dilakukan secara tertib dan disiplin sesuai dengan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan memakai air mengalir dan sabun atau hand sanitizer secara rutin.

Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur diutamakan disalurkan melalui masjid atau mushala dan lembaga sosial atau keagamaan untuk menghindari kerumunan.

"Jadi, diutamakan ya, sekali lagi diutamakan disalurkan melalui masjid atau mushala atau lembaga sosial atau keagamaan untuk menghindari kerumunan," kata  Eddy saat jumpa pers di kantor Diskominfo Surabaya, Kamis (31/3/2022).

Selanjutnya, pengurus masjid atau lembaga keagamaan mengatur pembagian takjil saat buka puasa. Kegiatan berbagi takjil harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan menghindari kerumunan.

Sedangkan pengurus masjid atau mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah dengan tata cara pelaksanaan shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witir, tadarus Al- Quran dan iktikaf.

Penyelenggaraan ibadah dilakukan dengan jumlah jemaah yang tak melebihi kapasitas rumah ibadah, tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, dan ceramah atau kuliah subuh paling lama 15 menit.

"Pengurus masjid atau mushala juga wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan yang bertugas untuk melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, dan menghimbau jemaah agar menggunakan masker dengan benar, serta membawa sajadah/mukena masing-masing," kata dia.

Di samping itu, Eddy juga menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan buka puasa atau sahur pada saat Ramadhan.

Menurutnya, pelaksanaan buka puasa atau sahur dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga.

Sedangkan pengelola restoran, rumah makan, kafe, warung atau hotel dapat menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama atau menyediakan layanan buka puasa di tempat. 

"Pengelola restoran, rumah makan, kafe, warung atau hotel yang menyediakan layanan sahur dapat beroperasional kembali mulai pukul 01.00 WIB. Apabila ada kegiatan membangunkan sahur (patroli sahur) agar selalu dengan," kata dia.

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama Ramadhan dan ldul Fitri yang diatur dalam SE tersebut.

Menurutnya, selama Ramadhan kegiatan usaha pariwisata hiburan umum seperti diskotek, kelab malam, pub, karaoke dewasa, karaoke keluarga, panti pijat, dan spa, wajib tutup.

Sementara, bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB-20.00 WIB.

Untuk kegiatan usaha rumah biliar, dilarang membuka kegiatan usaha, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga.

"Selama Ramadhan juga dilarang mengedarkan, menjual atau menyajikan minuman beralkohol. Dilarang juga mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan," kata Eddy.

"Kami juga imbau pengelola restoran, rumah makan, kafe atau warung untuk tetap dapat melayani penjualan makanan dan minuman selama bulan ramadhan, namun diimbau untuk tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dengan memasang tirai penutup," imbuhnya.

Baca juga: Oknum Satpol PP yang Perkosa Pemandu Lagu di Surabaya Ditangkap

Eddy juga menegaskan, pengawasan pelaksanaan lbadah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan ldul Fitri 1,143 H12022 M dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya bersama jajaran TNI dan Polri.

"Jika melanggar beberapa peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur dia.