Program Rutilahu Dimulai, 74 Rumah Tak Layak Huni di Surabaya Dibedah Bulan Ini

Kriteria penerima manfaat program Rutilahu

Setelah proses verifikasi selesai, DPRKPP akan melakukan penandatanganan MOU dengan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), yang sebelumnya dipilih atas hasil musyawarah bersama, antara lurah dan warga setempat.

"Mengingat adanya program Bulan Maret Padat Karya, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan pemberdayaan warga MBR, maka para penerima manfaat Rutilahu juga bisa bergabung dengan KTPR," ungkap dia.

Oleh karena itu, terdapat kriteria khusus bagi calon penerima manfaat program Rutilahu.

Baca juga: Slogan Kota Surabaya dalam Bahasa Jawa dan Artinya

Mereka adalah penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum mendapat bantuan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana.

Kemudian, Rutilahu yang dapat diperbaiki adalah bangunan rumah dan lahan yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat.

Sedangkan, untuk penerima manfaat manfaat Rutilahu harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) penduduk Kota Surabaya, memiliki surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat.

Kemudian, kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana.

"Mendapat rekomendasi dari Ketua RT/RW, yang diketahui lurah setempat, serta rumah berdiri yang berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah," kata dia.

Baca juga: Surabaya Satu-satunya Kota Besar Berstatus PPKM Level 1, Berbagai Kegiatan Bisa Dilakukan 100 Persen

Berikutnya, penerima manfaat Rutilahu wajib melampirkan surat pernyataan.

Pertama, surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni rumah sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh Ketua RT/RW dan Lurah.

Kedua, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari pemerintah dikecuali untuk pembuatan jamban sehat dan bencana.

"Ketiga, surat pernyataan ketersediaan tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu lima tahun, bermaterai cukup," tutur dia.