Pemkab Malang Berencana Alihkan Pantai Balekambang ke Pihak Swasta

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, berencana akan mengalihkan pengelolaan Pantai Balekambang ke pihak swasta dengan skema sewa. Rencana itu seiring dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Jasa Yasa.

"Beberapa waktu lalu sudah ada pihak swasta yang sudah mengajukan penawaran kepada kami (Pemkab Malang) untuk menyewa Balekambang senilai Rp 2 miliar per tahun," kata Bupati Malang, Sanusi saat ditemui di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: 7 Wisata Pantai di Malang Selatan, Ada Pantai Balekambang

Saat ini, destinasi wisata yang ada di pantai selatan Malang itu berada di bawah pengelolaan Perumda Jasa Yasa. Rencananya, Perumda yang bergerak di bidang pariwisata itu akan ditutup karena dinilai tidak menguntungkan.

Selain Pantai Balekambang, destinasi wisata yang berada dalam pengelolaan Perumda Jasa Yasa juga ada Pantai Ngliyep dan Pemandian Metro.

Sanusi mengatakan, rencana pembubaran Perumda Jasa Yasa itu kini masih dalam kajian.

"Masih kajian dengan beberapa pihak. Termasuk melibatkan BPK RI (Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia)," ungkapnya.

Baca juga: Minyak Goreng di Malang Masih Langka, Aprindo: Masyarakat Panic Buying

Setelah Perumda itu dibubarkan, maka aset yang dikelolanya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Plt Direktur Perumda Jasa Yasa, Husnul Hakim mengatakan, perusahaan yang dikelolanya memang merugi pada tahun 2021. Kerugian mencapai hingga 70 sampai 80 persen. Kerugian itu akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya menguntungkan. Setiap tahun kita menyumbang PAD (Pendapatan Asli Darah) hingga mencapai Rp 300 juta. Kalau beserta biaya pajaknya berkisar Rp 1 miliar," ungkap Husnul melalui sambungan telepon, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Mayat yang Ditemukan di Riau Ternyata Warga Malang, Keluarga Sebut Korban Pergi Tanpa Pamit

Namun, berkaitan dengan kebijakan pembubaran Perumda Jasa Yasa yang diwacanakan Pemerintah Kabupaten Malang, Husnul mengatakan hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang.

"Yang penting saya berharap Pemerintah Kabupaten Malang juga perlu memikirkan nasib pegawai serta masyarakat sekitar. Sebab sejak berdiri tahun 1973, banyak pihak yang menggantungkan hidup dari destinasi wisata Jasa Yasa," jelasnya.