Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Bansos Pendidikan di Madiun Diduga Disunat, Jaksa Periksa 80 Ketua Lembaga Pendidikan

Kompas.com - 09/02/2022, 19:47 WIB
Muhlis Al Alawi,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

MADIUN, KOMPAS.com - Tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menyelidiki dugaan penyelewengan bantuan sosial bagi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Madiun.

Penyelidikan digelar setelah jaksa mendapat informasi terkait dugaan penyunatan bantuan sosial bagi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Madiun.

Baca juga: Korupsi Tanah Kas Desa Rp 1,2 M, Mantan Kades Cabean Madiun Ditahan

“Kami sementara masih melakukan penyelidikan terkait bantuan sosial kepada lembaga pendidikan Islam. Indikasinya ada potongan-potongan,” kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2022) sore.

Untuk mendapatkan fakta dan bukti dugaan penyunatan dana bansos tersebut, kata Purning, jaksa sudah memanggil sektar 80 pemimpin lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Madiun.

"Sudah ada 80 ketua lembaga pendidikan yang kami panggil," kata Purning.

Hanya saja, Purning belum menjelaskan hasil pemeriksaan 80 pimpinan lembaga pendidikan itu karena kasus ini masih tahap penyelidikan.

Setelah memeriksa pimpinan lembaga pendidikan, jaksa akan memeriksa instansi terkait yang mengelola anggaran bansos itu.

“Nanti kami lanjutkan lagi dengan instansi (pengelola anggaran bansos) yang bersangkutan,” jelas Purning.

Terakit motif pemotongan bansos yang dilakukan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Madiun, Purning belum bisa menyampaikan kepada publik.

“Modusnya berupa pemotongan dana itu (bansos). Cuma belum kami sampaikan ya,” jelas Purning.

Telisik Korupsi BKK Pilkades

Tak hanya dugaan korupsi bansos lembaga pendidikan, tim Kejari Kabupaten Madiun juga menyelidiki dugaan penyelewengan bantuan keuangan khusus (BKK) pelaksanaan pilkades dari pemerintah daerah kepada desa.

Penyelidikan itu dilakukan setelah ada masyarakat yang melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran BKK tersebut di desa-desa.

“Laporannya BKK yang dipergunakan untuk pilkades tetapi tidak digunakan semestinya,” ungkap Purning.

Baca juga: Siswa Terinfeksi Covid-19, PTM di 3 Sekolah di Madiun Dihentikan

Terhadap laporan itu, tim Kejari Madiun akan mendalami terlebih dahulu fakta-faktanya. Untuk itu, tim akan memanggil kepala desa dan inspektorat terkait pemanfaatan BKK dalam pelaksanaan Pilkades Serentak 2021.

“Rencana kita akan panggil kepala desa dan inspektorat terkait penggunaan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pilkades,” kata Purning.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Tulungagung Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Tulungagung Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Surabaya
Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Surabaya
Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Surabaya
Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Surabaya
Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Besuk Kobokan

Surabaya
Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus 'Ferienjob'

Pakar Pendidikan Nilai Kampus Sebenarnya Bisa Antisipasi TPPO Modus "Ferienjob"

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Mojokerto untuk Lebaran 2024

Surabaya
Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Kasus Pembunuhan Sekdes di Tuban, dalam Sidang, Istri Pelaku Akui Selingkuh dengan Korban

Surabaya
Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Harga Daging Sapi di Banyuwangi Stabil Jelang Lebaran 2024

Surabaya
Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Polisi Trenggalek Sita Pikap Ronda Sahur dan Akan Kembalikan usai Lebaran

Surabaya
Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Stigma Ganda Ibu Tunggal di Balik Kisah Pemuda Autis Sendirian Temani Jasad Ibunda Berhari-hari

Surabaya
Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Ribuan Warga di Malang Antre Tukar Uang, Ada yang dari Pukul 4 Subuh

Surabaya
Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Produksi Beras di Madiun Meningkat, Triwulan Pertama Capai 41.815 Ton

Surabaya
Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Titik Rawan Macet 38 Kabupaten Kota di Jatim 2024 Versi Polda

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com