Dana Bansos Pendidikan di Madiun Diduga Disunat, Jaksa Periksa 80 Ketua Lembaga Pendidikan

Penyelidikan digelar setelah jaksa mendapat informasi terkait dugaan penyunatan bantuan sosial bagi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Madiun.

“Kami sementara masih melakukan penyelidikan terkait bantuan sosial kepada lembaga pendidikan Islam. Indikasinya ada potongan-potongan,” kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2022) sore.

Untuk mendapatkan fakta dan bukti dugaan penyunatan dana bansos tersebut, kata Purning, jaksa sudah memanggil sektar 80 pemimpin lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Madiun.

"Sudah ada 80 ketua lembaga pendidikan yang kami panggil," kata Purning.

Hanya saja, Purning belum menjelaskan hasil pemeriksaan 80 pimpinan lembaga pendidikan itu karena kasus ini masih tahap penyelidikan.

Setelah memeriksa pimpinan lembaga pendidikan, jaksa akan memeriksa instansi terkait yang mengelola anggaran bansos itu.

“Nanti kami lanjutkan lagi dengan instansi (pengelola anggaran bansos) yang bersangkutan,” jelas Purning.

Terakit motif pemotongan bansos yang dilakukan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Madiun, Purning belum bisa menyampaikan kepada publik.

“Modusnya berupa pemotongan dana itu (bansos). Cuma belum kami sampaikan ya,” jelas Purning.

Telisik Korupsi BKK Pilkades

Tak hanya dugaan korupsi bansos lembaga pendidikan, tim Kejari Kabupaten Madiun juga menyelidiki dugaan penyelewengan bantuan keuangan khusus (BKK) pelaksanaan pilkades dari pemerintah daerah kepada desa.

Penyelidikan itu dilakukan setelah ada masyarakat yang melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran BKK tersebut di desa-desa.

“Laporannya BKK yang dipergunakan untuk pilkades tetapi tidak digunakan semestinya,” ungkap Purning.

Terhadap laporan itu, tim Kejari Madiun akan mendalami terlebih dahulu fakta-faktanya. Untuk itu, tim akan memanggil kepala desa dan inspektorat terkait pemanfaatan BKK dalam pelaksanaan Pilkades Serentak 2021.

“Rencana kita akan panggil kepala desa dan inspektorat terkait penggunaan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pilkades,” kata Purning.