Pelayanan Kependudukan di Kelurahan Belum Optimal, Ini Instruksi Wali Kota Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (25/1/2022).

Pengarahan itu diberikan kepada lurah, camat, dan kepala kantor urusan agama (KUA) dari 31 kecamatan di Graha Sawunggaling, Selasa.

Pada pertemuan tersebut, Eri mengingatkan pelayanan administrasi penduduk (adminduk) masyarakat Surabaya harus berhenti di tingkat kelurahan. Sebab, kelurahan akan menjadi garda terdepan dari pelayanan Pemkot Surabaya.

"Sejauh ini memang sudah diterapkan, tapi kita menguatkan lagi layanan yang ada di adminduk, karena itu kita hadir dengan Ketua Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama juga," kata Eri di Surabaya, Selasa.

Menurutnya, hal ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa kerja yang dilakukan lurah dan camat adalah ibadah untuk kepentingan umat dan seluruh warga Kota Surabaya.

Baca juga: Warga Surabaya Temukan Stoples Berisi Janin di Sungai

Meskipun hal ini telah diterapkan, Eri tetap meminta lurah dan camat mendekatkan diri dengan masyarakat.

Selanjutnya, ia juga menginginkan adanya sinergitas dan kolaborasi antara camat dan lurah dengan Kepala OPD, khususnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.

Sebab, Pemkot Surabaya telah memberikan slogan untuk menyelesaikan persoalan adminduk di Kota Pahlawan, yakni "anda datang, pulang bawa solusi".

"Sehingga pelayanan adminduk itu benar-benar bisa berhenti di kelurahan. Jadi kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, maka lurah tinggal telepon camat, dan bila belum selesai bisa menghubungi kepala OPD atau kita lewat aplikasi yang siapa pun bisa menjawab, termasuk saya juga bisa menjawab," tegas dia.

Oleh karena itu, Eri menekankan agar tidak ada rasa sungkan antara lurah, camat, dan kepala OPD lainnya dalam menyelesaikan masalah.

Tujuannya adalah para camat dan lurah tidak merasa tertekan saat bekerja, saling melengkapi dan saling berkolaborasi.

"Jangan merasa karena eselonnya rendah jadi sungkan, jadi sekarang bisa langsung telepon agar masalah itu bisa langsung terselesaikan. Kerja saling melengkapi dan berkolaborasi dengan orang-orang hebat, seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, sehingga untuk kepentingan umat banyak yang bisa kita selesaikan," jelasnya.

Eri mengaku, terdapat kendala dalam penerapan program tersebut. Salah satunya pada layanan ACO-ERI, yakni layanan mengurus ahli waris hingga layanan gugatan perceraian, yang bisa diakses melalui laman web: http://layanan-integrasi.disdukcapilsurabaya.id/.

Baca juga: Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng, Pemkot Surabaya Gelar Operasi Pasar di 3 Titik

"Ini yang masih sedikit yang masuk, karena ini orang belum tahu dan kita melakukan sosialisasi itu, sehingga mereka cukup ke kelurahan dan tahu kapan jadwal sidangnya," ucap dia.

Oleh karena itu, Eri mengatakan, pelayanan adminduk terintegrasi ini dibuat dengan harapan bisa memutus jasa perantara (calo).

Upaya ini juga dilakukan, agar program pelayanan Adminduk di tingkat kelurahan bisa berjalan secara maksimal.