Warga Swadaya Miliaran Rupiah Bangun Ulang Jembatan Lembah Dieng Malang

MALANG, KOMPAS.com - Angin segar bagi warga perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang tinggal di sekitar Jembatan Lembah Dieng. Jembatan yang ambrol pada Mei 2022 itu tampak tengah dibangun kembali.

Sutikno, warga sekitar Jembatan Lembah Dieng, mengatakan, pembangunan ulang jembatan itu dimulai sejak pertengahan Agustus 2023. Kebutuhan anggaran sekitar Rp 3 miliar. Sedangkan, untuk pengeluaran biaya hingga saat ini sudah mendekati Rp 1 miliar.

Awalnya, pembangunan jembatan diharapkan dilakukan oleh pengembang perumahan atau pemerintah. Namun, warga yang telah menunggu lebih dari setahun memutuskan untuk swadaya.

"Jembatan ini sudah rusak kedua kalinya, jadi ini dibangun untuk yang ketiga kalinya, pengembang tidak ada itikad untuk membangun ini kembali, beberapa kali sudah dimediasi oleh Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang," kata Sutikno pada Kamis (21/9/2023).

Menurut Sutikno, pemenuhan biaya kebutuhan pembangunan sementara ini berasal dari salah satu warga yang merupakan pengusaha besar. Diharapkan, selama berjalannya proses pembangunan, kalangan pengusaha lainnya juga ikut membantu.

"Alhamdulillah, ini ada warga berinisiatif mendahului dengan uang pribadi. Meskipun dalam perjalanannya, diharapkan kalangan pengusaha lainnya ikut membantu, pengembang perumahan, dan lainnya," kata pria yang ikut mengawasi proyek tersebut.

Menurutnya, keberadaan Jembatan Lembah Dieng sangat dibutuhkan oleh warga Kota Malang dan Kabupaten Malang. Hal itu untuk memecah kepadatan arus lalu lintas pada jembatan lainnya yang letaknya tidak jauh dari Jembatan Lembah Dieng.

"Yang terdampak wilayah kami, ada pengalihan arus, luar biasa crowded, dan memang jembatan ini saat ini sangat dibutuhkan warga sekitar, baik dari Lembah Dieng, Kalisongo (Kabupaten Malang), mau ke kota, kota mau ke arah Batu," katanya.

Lebih lanjut, pembangunan jembatan diawali dengan membuat sedikit pendangkalan sungai yang dilakukan melalui tanah urukan dan pengecoran. Hal itu untuk memudahkan pembuatan tiang pondasi jembatan.

"Sebelumnya kita pengecoran lantai kerja, terus sekarang pakai pelat bertulang, akan ada box culvert. Bronjong sudah 10 meter, nanti naik dinaikkan lagi, setelah box culvert masuk, nanti kita kasih pelat, agar semuanya tidak bertumpuk pada urukan," katanya.

"Sementara bangun jembatan satu, yang sebelahnya belum. Kita kejar-kejaran cuaca, jangan sampai musim hujan," katanya.

Sutikno juga menjamin, untuk pembangunan jembatan menyesuaikan standar konstruksi bangunan sehingga akan aman digunakan.

"Ini tetap kuat, memakai standar konstruksi jembatan, ini akan lebih kuat dari yang dulu," katanya.

Di sisi lain, Sutikno juga berharap kepada pemerintah bisa memperbaiki sudetan dari aliran air sungai yang saat ini tidak berfungsi.

"Yang menjadi kendala meluber banjir sini, sudetan tidak berfungsi sehingga ini langsung menghantam ke arah titik jembatan, dan itu harus dicegah, jangan sampai terulang lagi, itu salah satu faktor yang paling membuat jembatan ini ambruk, ini meluber, air dari bukit Dieng semua ke arah sini, salah satu faktor yang membuat tergerusnya jembatan," katanya.

Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhanjanto mengatakan, pembangunan Jembatan Lembah Dieng bukan merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, jembatan tersebut menjadi kewenangan dari pengembang perumahan.

Dia juga menjelaskan, lokasi jembatan bukan hanya berada di wilayah Kota Malang.

"Jadi sayap jembatan kan ada dua, satu di sisi wilayah kota, satunya di wilayah kabupaten, sedangkan bentang jembatannya itu di atas sungai yang menjadi kewenangan dari BBWS pusat," katanya.

Dandung mengatakan, apabila pihaknya ikut membantu pembangunan Jembatan Lembah Dieng akan menjadi salah.

"Tidak bisa, kalau kita ikut terlibat, apalagi mengeluarkan anggaran untuk itu, kita malah salah," katanya.

Namun, pihaknya siap membantu untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung. Sehingga, diharapkan ketika pembangunan jembatan tersebut selesai aman digunakan oleh masyarakat.

"Jadi kita hanya lakukan supervisi saja terkait hal-hal teknis saja, mereka menyusun RAB sendiri, bisa dikonsultasikan. Namun, ada batas-batasan yang tidak bisa kita paksakan masuk ke sana," katanya.