Arsip Kuno Masa Penjajahan Belanda Akan Dikembalikan ke Indonesia

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Arsip kuno penting pada zaman penjajahan kolonial Belanda akan segera dikembalikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dokumen cukup tua berupa arsip kegiatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dilaporkan ke Ratu Belanda setiap bulan itu, akan diserahkan melalui Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Kepala ANRI, Imam Gunarto mengatakan, arsip-arsip tersebut dimiliki oleh Belanda. Tapi, arsip selama menjajah masih tersimpan di ANRI.

"Jadi, kita punya perjanjian dengan negara bekas penjajah. Arsip yang dibawa secara digital sudah dikembalikan ke Indonesia. Selanjutnya, akan menyusul arsip berharga lainnya,” kata Imam, saat peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-52 di Banyuwangi, Selasa (22/5/2023).

Menurut Imam, selama ini arsip era kolonial itu banyak disimpan negara-negara bekas penjajah Indonesia, yakni Belanda dan Portugis.

Seperti arsip pembahasan BPUPKI yang disimpan tokoh-tokoh kala itu. Ada juga arsip tentang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, meski yang diakui Belanda tahun 1946.

"Ini akan segera ditarik untuk pelengkap informasi,” ungkapnya.

Menurut Imam, dokumen asli arsip yang dimiliki Sekretaris Negera Belanda itu ternyata tersimpan di Australia. Namun, sudah dibawa ke Belanda.

"Tapi kami sudah meminta kopi arsipnya ke Belanda," terang Imam.

Bahkan menurut Imam, ada arsip yang paling berharga adalah teks Proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno.

"Kita punya teknologi manual dan digital untuk arsip-arsip berharga ini,” ucapnya.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan 2023 yang digelar oleh lembaga ANRI itu diikuti oleh sebanyak 1.000 peserta se-Indonesia.

Terdiri dari lembaga arsip dan arsiparis mulai dari Sumatera, Maluku Utara, Kalimantan, hingga Papua. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, yakni mulai Senin-Selasa (22-23/5/2023).

Menurut Imam, dipilihnya Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan ini karena memiliki berbagai inovasi, sehingga cocok dijadikan obyek studi tiru.

“Perkembangan Banyuwangi sangat pesat, inovasinya juga banyak. Cocok dijadikan tempat berkumpulnya para komunitas kearsipan," ujar Imam.

Digitalisasi arsip

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, mengatakan, digitalisasi arsip menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah.

Menurut Anas, pemerintah sangat serius mendorong arsip itu. Sebab memori kolektif anak muda saat ini sudah mulai terkikis.

Mereka lebih banyak menyimpan memori tentang bangsa lain, ketimbang memori tentang negaranya sendiri.

“Maka digitalisasi arsip ini penting. Bagaimana setiap memori atau kejadian diarsipkan untuk menjadi memori baru untuk masa depan. Baik melalui foto, film, dan banyak lainnya,” ujar Anas.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik kegiatan tersebut. Bagi Ipuk, kegiatan ini dapat mendorong geliat ekonomi warga.

"Terima kasih telah memilih Banyuwangi sebagai lokasi Rakornas ini. Kegiatan ini sangat membantu menggeliatkan ekonomi warga kami,” ujar Ipuk.

Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 ini digelar dalam rangka peringatan Hari Kearsipan ke-52. Kegiatan ini dirangkai dengan sejumlah agenda.

Di antaranya, penganugerahan kearsipan terbaik bagi kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota; seminar best practise Kepala kearsipan se-Indonesia, pertemuan asosiasi dinas kearsipan, serta asosiasi jasa kearsipan.

Selama rakor juga digelar pameran kearsipan yang menampilkan berbagai memori kolektif lintas sejarah Banyuwangi. Seperti, surat-surat masa kolonial, foto Banyuwangi tempo dulu, hingga arsip terbaru seputar perkembangan Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga meraih penghargaan sebagai tokoh kepemimpinan kearsipan bidang pengembangan desa arsip digital.

Rakor ini dihadiri oleh Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro; Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid; Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria Tata Ruang, Dr. Connie Rahakundini.

Turut hadir pula Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto; Sekretaris Utama PPATK, Irjen Pol Albert TB Sianipar; Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono dan Sekretariat Utama BPOM, Rita Mahyona.