Terancam Rugi akibat Cuaca Buruk, 7.043 Petani Tembakau di Lumajang Diusulkan Terima BLT Cukai

LUMAJANG, KOMPAS.com - Petani tembakau di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mulai bisa tersenyum di tengah tidak pastinya harga tembakau akibat cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir.

Sebab, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para petani tembakau yang terdampak cuaca buruk.

Bantuan itu dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Lumajang.

Anggaran yang akan dikucurkan untuk mengurangi beban para petani ini tidak sedikit. Yakni, sebesar Rp 10,5 miliar. Dana itu akan didistribusikan kepada 7.043 petani tembakau di Lumajang.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lumajang, Dwi Wahyono mengatakan, nama-nama petani tembakau yang akan menerima bantuan sudah diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Kini, pihak Dinas Sosial masih melakukan verifikasi data untuk menghindari adanya data ganda dan supaya tepat sasaran.

"Untuk nama-namanya sudah kita usulkan ke Dinas Sosial, sekarang masih proses verifikasi, rencana November mulai didistribusikan kepada petani," kata Dwi Wahyono di Lumajang, Kamis (20/10/2022).

Cuaca di Kabupaten Lumajang saat ini sedang tidak bersahabat bagi para petani tembakau. Hampir setiap hari, Lumajang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Hal ini membuat para petani tembakau berada di bawah bayang-bayang kerugian. Sebab, para petani kesulitan mengeringkan tembakau setelah dipanen. Akibatnya, mereka harus siap menanggung rugi jika tembakaunya tidak kering.

Tembakau yang tidak kering sempurna akan mengalami penurunan harga yang signifikan, yakni bisa sampai Rp 25.000 per kilogram. Padahal, jika kondisi normal, harga tembakau kering rata-rata Rp 43.000 sampai harga tertinggi Rp 50.000 per kilogram.

"Harga tembakau memang tergantung cuaca, pertaruhan petani tembakau itu saat penjemuran hari pertama setelah dipetik," tambahnya.

Ia juga meminta kepada petani yang merasa datanya tidak sesuai untuk segera melapor kepada kelompok tani agar bisa segera diajukan perubahan sebelum SK bupati keluar.

"Kami imbau kepada petani untuk dicek lagi datanya, jika ada yang kurang atau ada perubahan untuk segera lapor ke kelompok taninya," pungkasnya.