Operasional Bus Trans Semanggi Suroboyo Tunggu Hasil Evaluasi Kemenhub

Namun, karena masih adanya evaluasi seluruh layanan yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), maka untuk sementara ini BTS masih belum dioperasionalkan.

Hal tersebut disampaikan Kemenhub Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui surat bernomor: UM.208/3/8/DJPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penghentian sementara Operasional Layanan Angkutan Umum dengan Skema BTS.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menjelaskan, ada sejumlah evaluasi yang disampaikan Kemenhub terkait BTS yang belum beroperasi di Kota Pahlawan.

Evaluasi tersebut, antara lain, Kemenhub masih melakukan penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang/jasa dari sebelumnya pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog.

"Ini dilakukan agar memberikan kepastian layanan kepada masyarakat dengan efisiensi dari proses pengadaan," kata Tundjung saat dihubungi, Rabu (5/1/2022).

Sedangkan poin lain, sambung Tundjung, terdapat perubahan rujukan pengadaan melalui e-catalog dari Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 menjadi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

"Sehingga memerlukan penyesuaian kembali," ujar dia.

Kemudian pada poin lainnya, disebutkan pula dalam surat bahwa penundaan operasional BTS didasari pengusulan kontrak multiyears untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus jaminan layanan jangka panjang.

Di samping itu, juga perlu koordinasi terkait tarif BTS.

Untuk itu Kemenhub juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar regulasi penetapan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tarif BTS sesuai kemampuan dan daya beli di wilayah masing-masing.

"Proses evaluasi menyeluruh akan membutuhkan waktu sehingga Kemenhub menerangkan bahwa hal ini akan mengakibatkan kekosongan layanan paling lama satu bulan. Pada intinya kalau dari kita, Pemkot Surabaya sudah siap semua," tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan, Trans Semanggi Suroboyo ini merupakan perubahan paradigma baru yang selama ini beberapa kota besar lainnya di luar Surabaya, operasionalnya menggunakan sistem angkutan penumpang atau yang lebih dikenal sistem wajib setor kepada juragan.

"Tapi konsep Buy The Service ini merupakan suatu konsep yang mana para operator dibayar dengan menggunakan rupiah per kilometer. Jadi, begitu roda menggelinding, berapa kilometer sesuai SOP yang ditetapkan, itulah yang akan kita berikan pembayarannya," kata Suharto.

Ia berharap Trans Semanggi Suroboyo ini akan menjadi backbone atau transportasi utama penumpang angkutan massal di Kota Surabaya dan wilayah aglomerasi dari Jawa Timur.

"Transportasi ekonomis dalam artian jauh dekat bayarnya sama. Meskipun kita masih mengandalkan nol rupiah karena kami masih menunggu peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif BTS ini," kata dia.

"Insyaallah dalam waktu dekat peraturan Menteri Keuangan itu akan keluarkan dan bisa diterapkan. Rencananya, untuk tarif para pelajar jauh dekat Rp 2.000 dan untuk penumpang umum Rp 3.000," imbuh dia.

Adapun bantuan bus dari Kemenhub itu sebanyak 104 armada yang akan melayani enam koridor, berikut rinciannya:

- koridor 1 (Terminal Purabaya ke Tanjung Perak via Jalan Raya Darmo)

- koridor 2 (Jalan Raya Lidah Wetan-Karang Menjangan-ITS)

- koridor 3 (Terminal Purabaya-Kenjeran via Merr),

- koridor 4 (GBT-Unesa-Mastrip)

- koridor 5 (Terminal Benowo-Tunjungan)

-  koridor 6 (Terminal Purabaya-Unair Kampus C)