PAMEKASAN, KOMPAS.com - Menjelang aksi demonstrasi yang direncanakan mahasiswa, pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengambil langkah antisipatif yakni mengamankan dokumen penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembakaran.
Tindakan ini dilakukan pada Senin (1/9/2025), sehari sebelum aksi digelar.
"Satu hari sebelumnya sudah ada imbauan dari pemkab agar semua dokumen penting segera dipindahkan," ujar seorang pejabat di DPRD Pamekasan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Imbauan tersebut ditujukan kepada Kantor Pemkab yang bersebelahan dengan Kantor DPRD, yang menjadi lokasi demonstrasi mahasiswa.
Baca juga: Sodorkan Tiga Aspirasi melalui DPRD, Demo Mahasiswa Berlangsung Damai di Pamekasan
"Beberapa dokumen penting kantor Pemkab dan DPRD sempat dipindah ke tempat yang lebih aman," tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa berlangsung dengan damai.
"Kami tidak sampai berpikir ke sana dan saya baru tahu jika sempat ada upaya mengamankan dokumen penting, sepertinya tidak perlu lah," katanya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan apresiasi terhadap aksi damai yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa, termasuk PMII, IMM, GMNI, dan mahasiswa yang tergabung dalam Kabinet Angkara.
Ia menilai, mereka telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik.
Pada akhir demonstrasi, wakil rakyat dan mahasiswa bahkan membaca sholawat bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi.
"Semoga aksi damai di Pamekasan hari ini menjadi role model demonstrasi penyampaian aspirasi yang baik ke depan," harap Khairul Umam.
Baca juga: PCNU Pamekasan Imbau Warga Nahdliyin Jaga Keamanan, Ketertiban dan Hindari Aksi Anarkistis
Ia juga berjanji segera menyampaikan tiga aspirasi yang dipercayakan kepada DPRD untuk diteruskan ke DPR RI.
Sebelumnya, ratusan aktivis dari PMII, IMM, GMNI, dan Kabinet Angkara telah melakukan demonstrasi dengan menyampaikan tiga poin aspirasi.
Pertama, mereka meminta DPRD Pamekasan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa agar RUU perampasan aset segera disahkan.
Kedua, mereka meminta agar tunjangan DPR RI tidak dinaikkan.
Terakhir, mereka mendesak DPRD untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa agar penegakan hukum terhadap korban driver online, Affan Kurniawan, dilakukan secara terbuka dan transparan.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang