Khofifah Ajukan Semua Santri Pesantren di Jatim Mendapat Program MBG

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajukan semua santri pesantren di Jatim mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, sampai saat ini di Jatim baru 6.000 santri yang tercatat sebagai penerima manfaat, padahal ada pesantren besar yang santrinya belasan ribu tapi belum mendapat program MBG.

"Jika semua santri pesantren di Jatim ter-cover program MBG, percepatan program ini bisa lebih signifikan di Jatim," katanya usai Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di kantor Gubernur Jatim, Kamis (21/8/2025) sore.

Baca juga: Soal Banyak Siswa Keracunan Menu MBG, Zulhas: Belum Terbiasa

Jatim adalah provinsi dengan 3.000 lebih pesantren. Pesantren skala besar dan kecil tersebar merata di semua kabupaten dan kota di Jatim.

Hingga 20 Agustus 2025, di Jatim tercatat sudah ada 1,9 juta penerima manfaat program MBG. Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat sebanyak 714 SPPG.

Program MBG, menurut Khofifah, memiliki dampak yang luas. Tidak hanya pada penerima manfaat, tetapi juga pada serapan tenaga kerja, UMKM, hingga produk pertanian lokal.

"Semakin cepat realisasi program, semakin besar pula multiplier effect bagi perekonomian daerah," jelasnya.

Baca juga: Ada Bakteri di Menu MBG SMPN 3 Wates, Siswa: Tolong Perhatikan Lagi Kebersihannya...

Khofifah mengakui masih ada kendala koordinasi yang perlu diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah. 

Beberapa kabupaten atau kota menurutnya bahkan belum memperbarui data penerima manfaat, sehingga berpengaruh pada percepatan distribusi.

Secara nasional, hingga pertengahan Agustus 2025, jumlah penerima manfaat dari program MBG masih mencapai 20 juta orang atau masih jauh dari yang diharapkan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kecilnya angka penerima manfaat MBG karena dua hal. 

Pertama, tenaga pelaksana yang tergabung dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) baru selesai dilatih.

"Kedua, tata kelolanya belum selesai. Perpresnya mudah-mudahan bisa selesai dalam minggu-minggu ini," kata dia.