Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Kekacauan Manifes KMP Tunu Pratama Jaya

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Kekacauan data manifes dalam tragedi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu (2/7/2025) terus menjadi polemik.

Beberapa pihak saling lempar tanggungjawab atas hal tersebut, seperti yang tampak pada momen operasi penutupan SAR korban KMP Tunu Pratama Jaya, Senin (21/7/2025).

Pembahasan bermula ketika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi meminta data dan jumlah pasti korban KMP Tunu Pratama Jaya.

"Kami dari Pemkab Banyuwangi ingin menanyakan jumlah penumpang yang pasti," kata Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto.

Baca juga: Pemkab Banyuwangi Minta Kepastian soal Manifes KMP Tunu Pratama Jaya

Diurai Danang, kepastian data akan berkaitan langsung dengan santunan yang akan diberikan kepada keluarga korban.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga merasa punya tanggungjawab moral kepada masyarakat yang menanyakan transparansi dan data pasti terkait korban KMP Tunu Pratama Jaya.

Terutama mereka yang masih hilang dan tak terdata dalam manifes.

Menjawab hal tersebut, Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengungkap fakta mengejutkan bahwa hingga hari ke-20 pencarian dan operasi SAR dinyatakan ditutup.

Pihaknya belum menerima data riil terkait penumpang dari pihak-pihak terkait yaitu ASDP dan operator kapal.

"Sampai dengan sore hari ini, dari awal kejadian tidak ada yang berani mengeluarkan data pasti secara tertulis sehingga kami tidak bisa menyampaikan secara resmi keseluruhan," ucapnya.

Baca juga: KNKT Kantongi Data Faktual Penyebab Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya

Nanang juga mengatakan terus menunggu data yang dipaparkan ASDP serta PT. Raputra Jaya selaku perusahaan yang menaungi KMP Tunu Pratama Jaya.

Namun karena data resmi tak kunjung dikeluarkan, Basarnas mengaku hanya dapat berpatokan pada data manifes.

ASDP segera membantah bahwa kewenangan terkait manifes ada pada mereka dan mengatakan bahwa manifes kapal merupakan tanggungjawab nahkoda.

"Di dalam Undang-undang No. 17 tahun 2008 Pasal 19 tentang Pelayaran. Terkait masalah manifes kapal diatur khusus, dan data penumpang menjadi tanggung jawab nahkoda," kata General Manager ASDP Ketapang, Yannes Kurniawan.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai manifes, perwakilan PT Raputra Jaya awalnya bungkam.