Kendaraan Pengangkut Sampah Tunggak Pajak hingga 2 Tahun, BPKAD Segera Lakukan Inventarisir

BANGKALAN, KOMPAS.com - Sejumlah kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, diketahui tidak membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Meskipun setiap tahun terdapat anggaran untuk perpanjangan pajak kendaraan di masing-masing instansi, hal ini tidak dilakukan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, Ahmad Hafid, menyatakan bahwa sesuai perintah bupati, akan segera dibentuk satuan tugas (satgas) khusus menangani kendaraan pemerintah yang tidak mematuhi kewajiban pajak.

"Dalam waktu dekat pak bupati akan segera membentuk satgas khusus menangani itu dan sejumlah persoalan lain," ujarnya pada Minggu (13/7/2025).

Baca juga: Produksi Sampah di Bangkalan Capai 400 Ton Per Hari, Bupati Ajak OPD dan Masyarakat Kelola Sampah Hulu

Pihak BPKAD juga berencana melakukan pendataan terhadap aset pemerintah yang belum membayar pajak.

Jika ditemukan kendaraan yang tidak membayar pajak akibat kebijakan efisiensi, maka akan dianggarkan pada tahun 2026.

"Akan kami inventarisasi dulu, kalau memang tidak diperpanjang karena efisiensi, kami pertimbangkan di tahun 2026 untuk dianggarkan," ujarnya.

Hafid menambahkan bahwa pihaknya belum mengetahui jumlah pasti aset pemerintah yang menunggak pajak, meskipun setiap tahun sudah ada anggaran khusus untuk perpanjangan pajak tersebut.

"Tiap tahun dianggarkan. Untuk tahun ini, anggaran tergerus 50 persen untuk operasional termasuk anggaran perpanjangan kendaraan bermotor," imbuhnya.

Baca juga: Warga Surabaya yang Laporkan Pembuang Sampah Sembarangan Dapat Bonus Rp 200.000

Ia juga menjelaskan bahwa perpanjangan pajak kendaraan bermotor merupakan tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Anggarannya diserahkan ke masing-masing OPD sehingga setiap OPD bertanggung jawab atas perpanjangan pajak kendaraannya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Bangkalan, Anang Yulianto, menolak memberikan komentar saat diwawancarai oleh Kompas.com.

Dari pantauan di lokasi, terdapat tiga kendaraan pengangkut sampah yang tidak membayar pajak, dengan pelat kendaraan yang menunjukkan masa berlaku hingga Agustus 2023.