Program PKG Berjalan di Sumenep, tapi Pagu Anggaran Belum Jelas

SUMENEP, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, telah memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) secara bertahap di 30 puskesmas yang ada di daratan dan kepulauan.

Sejak program itu digulirkan pada 10 Februari 2025 lalu, seluruh kebutuhan seperti bahan medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan (Alkes) hingga reagen masih menggunakan stok yang disediakan untuk periksaan rutin harian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi menyatakan, hingga sekarang pemerintah pusat belum membahas pagu anggaran PKG dengan masing-masing pemerintah Kabupaten (Pemkab).

"Sampai sekarang belum ada, jadi sementara kita tidak menganggarkan apa pun, terkait dengan itu. Di APBD awal," kata dia di Sumenep, Jumat (14/2/2025).

Baca juga: 37 Puskesmas di Ciamis Siap Layani PKG, Periksa Kesehatan sejak Dini

Edy Rasiyadi menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan P2KB beberapa waktu lalu, tidak ada petunjuk teknis (Juknis) yang mengatur bahwa untuk sementara waktu seluruh kebutuhan PKG ditanggung Pemkab.

Sebab, menurut Edy Rasiyadi, setiap warga yang akan memanfaatkan program PKG sudah harus terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Maka secara otomatis, kata Edy Rasiyadi, seluruh kebutuhan pemeriksaan kesehatan untuk setiap warga yang datang ke puskesmas akan diklaimkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Ketersediaan BMHP nanti akan diklaimkan. Otomatis akan diklaimkan ke BPJS," sebut Edy Rasyadi.

Baca juga: Tunggu Launching dan Puskesmas Belum Siap, PKG di Blitar Belum Jalan

Sebelumnya, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 4,7 triliun untuk program PKG ini. Program ini akan berlangsung secara bertahap mulai tahun 2025 dengan target awal 60 juta orang.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Asnawi Abdullah, Pemerintah menganggarkan tiap orang mendapat manfaat kisaran Rp 1,6 juta-Rp 2 juta.