Malang Siapkan Anggaran Darurat Hadapi Wabah PMK, Vaksinasi Digencarkan

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Malang tengah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Malang.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto saat mendampingi PJ Gubernur Jatim, Adhy Karyono meninjau vaksinasi di kandang komunal Koperasi Peternakan & Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat SAE Pujon, Sabtu (11/1/2024).

Baca juga: Kabupatan di DIY Diminta Segera Putuskan Status Darurat PMK, Batas Akhir Senin

“Anggaran tersebut akan kami keluarkan ketika ada instruksi kedaruratan," ungkapnya.

Dari data yang dihimpun, Didik mengatakan hingga saat ini sebanyak 616 ekor sapi di Kabupaten Malang terpapar PMK, 60 persennya atau sekitar 370 ekor dinyatakan sudah sembuh dan 29 di antaranya mati.

Dari 616 sapi yang terpapar PMK, secara keseluruhan berjenis sapi potong. Sedangkan sapi perah, menurut Didik masih relatif aman.

"Untuk sapi-sapi potongan inilah yang sebenarnya harus mendapatkan pendampingan secara khusus," tutupnya.

Kasus PMK Jawa Timur

Sementara kasus PMK di Jawa Timur, PJ Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan, sapi yang terpapar PMK sejak 1 Desember 2024 sampai 10 Januari 2025 tercatat sebanyak 11.317 sapi, 70 persen di antaranya dalam proses penyembuhan, 22 persen sembuh, dan sisanya mati dan dipotong paksa.

“Ini belum besar karena prosentase 3 persen dari populasi," ungkapnya dalam keterangan resminya, Sabtu.

Namun, meskipun kasus PMK belum terbilang besar, Adhy menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan terus rajin melakukan pemantauan dan peninjauan untuk mengantisipasi PMK meluas, menjangkit hewan ternak di Jawa Timur.

"Antisipasi dimulai dengan memperketat kebijakan jalur lalu lintas perdagangan sapi serta hewan ternak lainnya, membersihkan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan serta pemberian vaksinasi kepada ternak sehat sebagai langkah pencegahan," jelasnya.

Baca juga: PMK di Ngawi Melonjak, Pemkab Siapkan Rp 255 Juta untuk Beli Vaksin

Pemprov Jatim sampai saat ini belum membuka opsi untuk mengeluarkan kebijakan menutup perdagangan pasar hewan selama 14 hari, dengan pertimbangan sirkulasi perekonomian masyarakat dan masih ada langkah lain untuk mencegah PMK.

“Meskipun sudah sudah ada tiga kabupaten yang menjalankan kebijakan itu, Tulungagung, Situbondo dan Ponorogo. Namun, ketiganya masih dalam kontrol Pemprov Jatim,” tegasnya.

Adhy meminta seiring merebaknya kasus PMK itu, seluruh koperasi bisa melakukan vaksinasi mandiri seperti yang dilakukan koperasi SAE Pujon.

"Koperasi mengurus dan anggota memelihara hewan yang sudah sehat. Sedangkan kepemilikan sapi pribadi, vaksin masih tetap menjadi tanggung jawab kami," katanya.

Saat ini ada 25 ribu vaksin PMK yang sedang berjalan di Jawa Timur, ditambah vaksin dari APBD sebanyak 325 ribu dan dari kementerian pertanian sebanyak 1,4 juta vaksin.

"Memang kebutuhan vaksin 6-7 juta vaksin. Akan kami masifkan seiring dengan terjadinya peningkatan PMK," tutupnya.