Edy Rahmayadi di Debat Pilkada: Sumut Banyak Tambang, Jangan Sampai Seperti Malut

MEDAN, KOMPAS.com - Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi, memaparkan berbagai visi dan misinya dalam debat kedua Pilkada Sumut yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Edy mengangkat tema peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Edy menyatakan, pembangunan Sumut dalam lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari proses yang telah dicapai lima tahun terakhir.

Baca juga: Debat Kedua Pilkada Sumut, Edy Rahmayadi: Jalan Desa Bukan Urusan Gubernur

Dia juga memamerkan prestasi yang diperoleh dari pemerintah pusat, meskipun tidak menjelaskan secara rinci isi prestasi tersebut.

"Secara keberhasilan, 96 award disampaikan oleh pemerintah pusat dan begitu banyak kekurangan di sana-sini, itulah yang harus kita segera tunaikan," ujar Edy.

Mantan Ketua PSSI ini kemudian menjelaskan program kerja yang akan dikembangkan jika terpilih.

Baca juga: PDI-P Klaim Punya Survei Sendiri, yang Unggul Edy Rahmayadi, Bukan Bobby Nasution

Program tersebut antara lain mencakup, pembangunan infrastruktur yang harus mencapai 96 persen dari provinsi ke provinsi, serta dari provinsi ke daerah kabupaten dan kota.

Kemudian pengembangan infrastruktur internet yang dapat diakses di seluruh kabupaten dan kota.

Lalu pembuatan berbagai aplikasi berbasis teknologi yang dapat diakses masyarakat untuk mempermudah investasi di Sumut.

Edy juga menyoroti pentingnya program strategis untuk memahami setiap potensi kabupaten dan kota secara komprehensif.

Ia menegaskan pentingnya mengatasi masalah degradasi lingkungan di wilayah Sumut.

"Yang harus kita selesaikan pertama degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ini penting, di Sumut banyak tambang, jangan sampai terjadi seperti yang ada di Maluku Utara," tegas Edy, meskipun ia tidak merinci bentuk degradasi lingkungan yang dimaksud.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, potensi konflik pertanahan sering terjadi di masyarakat. Untuk itu, ia berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut ke depan.

"Harus kita selesaikan dan kita harus koordinasi dengan pusat dan daerah. Konflik di daerah tentang potensi perbatasan-perbatasan kabupaten, kota, dan perbatasan provinsi ini, yang perlu alih fungsi lahan dan inovasi. Pembangunan ini harus kita jadikan di lima tahun ke depan," tutupnya.