KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lumajang Bergerak, menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (12/6/2024).
Massa aksi menyerukan penolakan terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Puluhan poster penolakan dibentangkan oleh ratusan mahasiswa sambil bergantian orasi.
Sekitar satu jam berorasi dan tak kunjung ditemui, massa aksi pun membakar poster tuntutan dan mencoba masuk ke Gedung DPRD Lumajang.
Baca juga: Tapera Tak Jamin Beri Rumah, Tak Bisa Disamakan dengan BPJS Kesehatan
Kala itu, para anggota dewan memang tengah menggelar rapat paripurna.
Polisi yang berjaga langsung mengadang mahasiswa yang hendak memaksa masuk ke dalam gedung dewan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi tidak terhindarkan.
Aksi saling dorong itu akhirnya reda saat salah satu anggota dewan keluar dan mengajak mahasiswa berdialog di dalam.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Muhammad Jauhari mengatakan, massa aksi datang dengan membawa dua tuntutan.
Pertama, penolakan terhadap kebijakan pemerintah tentang Tapera. Berikutnya, meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.
Tidak disebutkan secara spesifik, siapa aktivis yang dimaksud massa aksi yang telah mendapatkan upaya kriminalisasi.
Baca juga: BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN
"Tapera dirasa jadi beban bagi rakyat, karena tidak hanya berlaku bagi PNS tapi juga para buruh pekerja mandiri," kata Jauhari.
"Stop kriminalisasi terhadap aktivis karena hal itu membatasi aktivis yang menyuarakan kebenaran," lanjutnya.
Menurut Jauhari, dalam pertemuannya dengan Ketua DPRD Lumajang, telah disepakati bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat dalam kurun waktu 7x24 jam.
Apabila tidak diindahkan, mereka mengancam akan datang lagi ke Gedung DPRD dengan jumlah orang lebih banyak.
"Tadi disepakati aspirasi kami akan disampaikan ke pusat, kalau tidak diindahkan dalam 7x24 jam, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak," jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Lumajang Eko Adis Prayoga mengatakan, aspirasi yang disampaikan para mahasiswa sangat bagus dan patut diapresiasi.
Baca juga: Demo di Purwokerto, HMI: Kami Minta Pemerintah Batalkan Tapera
Selanjutnya, ia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dengan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
"Demonstrasi ini bagian dari demokrasi. Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa saya rasa bagus dan patut diapresiasi, segera kami catat dan kirimkan aspirasi mahasiswa ke DPR RI dan pemerintah pusat," terang Eko.
Usai ditemui dan berdialog dengan anggota dewan, massa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.