Warga di Pamekasan Segel SD Saat Siswa Ujian, Klaim Tanah Orangtua

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Ahmad Rosidi, warga Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menyegel ruangan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamberu 2, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Ruangan itu disegel karena tanah yang ditempati sekolah tersebut diklaim milik orangtua yang diwariskan kepada dirinya. 

Baca juga: Bobby Segel Mall Center Point karena Tunggak Pajak Rp 250 Miliar

Meskipun ruang guru disegel, kegiatan ujian akhir sekolah tetap berjalan lancar. Namun, para guru harus menempati perpustakaan sekolah. 

Ahmad Rosidi menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan dengan terpaksa. Pasalnya, janji dari pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah sekolah, belum terwujud sampai sekarang. 

Baca juga: Cerita Tambal Ban di Pamekasan Bisa Naik Haji, Daftar dari 2011

"Bulan Juni 2023 sudah ada kesepakatan antara ahli waris dengan pemerintah, bahwa status tanah akan diselesaikan sehingga permintaan kompensasi sudah bisa dilakukan. Sampai sekarang, belum ada penyelesaian," ujar Ahmad Rosidi, Selasa (4/6/2024). 

Menurut Rosidi, penyegelan akan berlangsung sampai 15 hari. Jika selama kurun waktu 15 hari tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, maka seluruh ruangan di sekolah tersebut akan disegel. Bahkan pihaknya tidak segan-segan untuk mengosongkan sekolah tersebut. 

"Jika permintaan kami tidak disetujui, maka sekolah tersebut ditutup saja dan pindah ke tanah lain," imbuh Rosidi. 

Baca juga: Tolak Dipimpin Kades Mantan Napi TPPO, Warga di Lombok Timur Segel Kantor Desa

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Pamekasan, Syahrul Munir mengatakan, pihak yang mengklaim sebagai ahli waris seharusnya menunjukkan bukti kepemilikan. Jika bukti sudah ada, maka pemerintah tidak segan untuk menyelesaikan kompensasi. 

"Sampai sekarang belum ada bukti sertifikat kepemilikan dari ahli waris. Nanti kami disalahkan kalau membayar kompensasi atas tanah yang tidak jelas," ujar Syahrul melalui telepon seluler. 

Pemerintah, kata Syahrul, masih akan menempuh jalur mediasi demi nasib anak-anak yang sedang belajar di sekolah tersebut. Namun jika mediasi mentok, maka pihaknya siap keluar dari sekolah tersebut dan membeli tanah baru sekaligus membangun sekolah baru. 

"Yang penting anak-anak ujiannya lancar dulu sampai selesai. Soal status tanah, jika tidak ada solusi, maka cari tanah lain dan bangun sekolah yang baru," ungkapnya.