Pemkab Sidoarjo Sidak di Mal Jelang Idul Fitri, Cek Produk Makanan dan Minuman

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar sidak makanan dan minuman di salah satu mall, Selasa (26/3/2024). Hal itu untuk memastikan keamanan sejumlah produk saat hari raya Idul Fitri.

Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, pihaknya dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), mengecek kondisi sejumlah produk makanan dan minuman di dua swalayan Lippo Plaza.

"Kita juga harus memastikan (kesehatan) masyarakat yang datang untuk mengkonsumsi produk ini. Kita harus memastikan bahwa yang dijual aman dikonsumsi," kata Fenny, saat di Lippo Plaza.

Baca juga: BPOM Temukan Makanan Berformalin Saat Sidak di Pasar Depok Jaya

Fenny sempat menemukan ada produk yang kemasannya dalam kondisi sudah rusak. Namun, dia tak menyebutkan secara rinci merek makanan atau minuman tersebut.

"Kalau (produk) kedaluwarsa enggak ada hanya yang (kemasan) penyok itu, tapi saya yakin bukan sengaja. Karena biasanya konsumen kalau ngambil jatuh tapi diletakan lagi sama dia," jelasnya.

Akan tetapi, dia tetap menanyakan terkait standar makanan dan minuman yang dijual di dua swalayan tersebut. Para pengelola kompak menjawab ada proses pengecekan setiap harinya.

Selain itu, para petugas menemukan adanya produk luar negeri yang juga dijual di dua swalayan tersebut. Semuanya sudah memiliki kemasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Produk asing sudah dicek sama BPOM, izin edar, kedaluwarsa, tulisan impor dari mana, komposisinya, semuanya ada. Tapi produk import yang ada di swalayan di Sidoarjo jarang ada," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Jakpus dan BBPOM DKI Sidak Bazar Takjil Ramadhan di Benhil

Lebih lanjut, Fenny menyoroti sedikitnya produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di swalayan tersebut. Dia pun menyarankan pihak pengelola segera memasukan.

"Dua titik (di Lippo Plaza) itu, saya sempat minta komitmen dari pihak swalayan agar menyediakan atau mulai bekerja sama dengan UMKM," ucapnya.

"Saya dengar ada yang sistemnya pembayaran 15 hari, ini yang memudahkan UMKM. Kalau bayarnya satu bulan, ini rasanya UMKM juga bersaing dengan kelas pabrikan sangat susah," tutupnya.