Jaga Netralitas dalam Pemilu 2024, Wali Kota Madiun Pantau Medsos ASN

KOMPAS.com - Wali Kota Madiun, Maidi, sudah meminta Dinas Kominfo dan Komunikasi Kota Madiun memantau media sosial aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Madiun.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh ASN lingkup Pemkot Madiun netral dalam pemilu 2024.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Madiun setelah KPU Kota Madiun mengumumkan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Madiun pada Pemilu 2024.

“Kominfo sudah memantau. Jadi ASN-ASN itu tidak boleh dia membawa calon begini-begini,” kata Maidi kepada Kompas.com, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Bawaslu Waspadai Netralitas ASN Kabupaten Malang, IKP Tertinggi di Jatim

Menurut Maidi, lewat sistem yang dimiliki Dinas Kominfo Kota Madiun, akan diketahui akun-akun medsos milik ASN Pemkot Madiun.

Untuk itu seluruh ASN lingkup Pemkot Madiun diminta menaati aturan perundang-undangan yang ada.

“Medsos itu dari mana itu kan kelihatan. Di sini sudah kelihatan. Di Kominfo kita tahu medsos siapa dan dari mana kita sudah tahu,” ungkap Maidi.

Maidi mengaku mendapatkan laporan adanya seorang ASN yang diduga melanggar aturan netralitas.

Ia pun langsung memanggil ASN itu untuk dilakukan klarifikasi dan mengingatkan ASN tersebut.

“Ada satu kemarin saya dengar. Kemudian saya panggil ternyata tidak benar. Janganlah. Saya sampaikan nanti akan hancur dari sifat perbuatanmu sendiri."

"Kamu tidak boleh menentang aturan. ASN bekerja komandannya aturan,” ungkap Maidi.

Baca juga: Pj Gubernur Jamin Netralitas ASN Pemprov Jabar Saat Pemilu 2024

Maidi menuturkan ASN terikat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu ASN terikat dengan petunjuk teknis dan pakta integritas yang sudah ditandatangani ketika diangkat menjadi ASN.

Untuk itu, mantan Sekda Kota Madiun ini mengingatkan kembali agar semua ASN-nya bersikap netral pada pemilu yang digelar tahun depan.

Ia pun meyakini ASN lingkup Pemkot Madiun sudah pintar menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

“ASN silakan aturan itu ditaati. Jangan sampai ASN itu tidak netral. Kenetralan ASN itu kita serahkan kepada ASN."

"Dia memiliki hak memilih siapa saja. Namun hak itu harus digunakan sebaik-baiknya. Saya kira analisis ASN pintar. Tidak mudah dipengaruhi siapa-siapa dan mempengaruhi siapa-siapa,” tutur Maidi.

Bila ditemukan ASN melanggar atau tidak netral, Maidi menegaskan ASN diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Bentuk sanksinya mulai dari penurunan pangkat hingga pemecatan.