Pemkot Malang Resmi Dapat Kuota 271 CASN, Berikut Formasinya

MALANG, KOMPAS.com - Kuota calon aparatur sipil negara (CASN) di Pemkot Malang pada tahun 2023 sebanyak 271 orang.

Hal itu berdasarkan ketetapan dari Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Nomor: 546 tahun 2023.

Kuota 271 CASN itu terdiri dari 200 tenaga PPPK guru, 50 tenaga PPPK kesehatan, dan 21 tenaga PPPK teknis.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, sebelumnya pemkot telah mengusulkan kebutuhan CASN sebanyak 271 orang dan ternyata kuota yang diberikan pemerintah pusat sesuai dengan usulan.

Baca juga: Tak Hanya di Taman Nasional, Komodo Juga Hidup di Beberapa Kawasan Konservasi di Pulau Flores

Untuk tahap dan ketentuan teknis rekrutmen selanjutnya menunggu pedoman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

"Ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang kami sampaikan ke Kemenpan RB, setelah mempertimbangkan banyak hal seperti regulasi, kondisi faktual dan ketersediaan anggaran belanja pegawai yang di tetapkan Menteri Keuangan," kata Sutiaji pada Senin (7/8/2023).

Di sisi lain, Sutiaji juga menyampaikan, dinamika birokrasi yang berkembang saat ini di lingkungan pemerintah berjalan dinamis.

Reformasi birokrasi mengedepankan penyederhanaan organisasi berdasarkan kebutuhan.

Dia meminta, ASN di Pemkot Malang untuk siap menyambut birokrasi yang minim struktur dan kaya fungsi.

"Penyederhanaan birokrasi menuntut perubahan mindset (pola pikir), dari output (masukan) menjadi outcome (hasil). Ini yang harus kita sadari bersama di saat ekspektasi masyarakat meningkat, trust (kepercayaan) juga, maka sudah seharusnya mentalitas ini diubah," katanya.

Pemkot Malang juga telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan menggabungkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni dari 34 OPD menjadi 28 OPD.

Baca juga: Kodam Bukti Barisan Terbitkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Kerabat Mayor Dedi

Menurutnya, kondisi itu terbukti efektif dari sisi peningkatan kinerja dan efisiensi anggaran.

"Secara kinerja terbukti efektif dan juga efisiensi anggaran, ini bisa dibuktikan dengan pencapaian SAKIP Level A artinya memuaskan, sehingga sejauh ini semua program dan implementasi yang sudah dilakukan sesuai," katanya.

Lebih lanjut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Totok Kasianto mengatakan, untuk tahapan selanjutnya setelah penetapan kuota 271 CASN, pihaknya masih menunggu peraturan pedoman teknis pelaksanaan ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kemenpan RB dan BKN masih proses di bulan ini, membuat peraturan tentang pedoman teknis pelaksanaan ujian seleksi PPPK, seperti kapan jadwalnya, seleksinya kapan, persyaratannya apa, masih menunggu," katanya.