Wawali Surabaya Imbau Warga Tak Tergiur dengan Koperasi Simpan Pinjam Bunga Tinggi

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengimbau warga untuk lebih selektif saat ditawari bergabung menjadi anggota koperasi simpan pinjam.

Hal itu disampaikan Armuji merespons kasus penggelapan dana yang dilakukan mantan kepala sekolah SD di Surabaya.

Armuji mengatakan, masyarakat seharusnya tidak mudah tergiur saat ditawari koperasi simpan pinjam dengan bunga tinggi. Bahkan, seharusnya lebih mencurigai.

"Warga Surabaya itu kalau ada koperasi atau simpan pinjam, atau apapun yang kira-kira bunga besar jangan dipercaya, pasti itu penipuan," kata Armuji ketika dihubungi, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Pria di Surabaya Jadi Korban Begal, Motor Raib, Tangan Terluka, dan Harus Dioperasi

Menurut Armuji, koperasi tersebut bisa saja memenuhi janji memberikan bunga tinggi di awal penerimaan anggota. Namun, uang yang sudah disetorkan lama-kelamaan tidak akan diberikan.

"Mereka bikin daya tarik sementara, agar ada yang menyimpan uangnya, mungkin sekali dua kali lancar, tapi kalau empat kali pasti ribet dan itu sering terjadi," jelasnya.

Baca juga: Kronologi Penggelapan Dana Koperasi oleh Kepsek dan Solusi dari Wawali Surabaya

Armuji sendiri mendampingi sejumlah guru yang menjadi korban koperasi simpan pinjam milik mantan kepala SD di Surabaya. Total kerugian yang diderita korban mencapai Rp 1,8 miliar.

"Dana koperasi dari uangnya guru SD se-Kecamatan Rungkut. Anggotanya sekitar hampir 180 orang," ucapnya.

"Ada uang korban yang tersimpan di situ Rp 80 juta, Rp 60 juta, Rp 120 juta. Korban sampai ada enam orang yang meninggal, karena begitu ditagih uangnya enggak kembali akhirnya stres," tambah Armuji.

Iksan, pelaku penggelapan uang koperasi itu mengaku menggunakan uang tersebut untuk membangun rumah pribadi, anaknya, hingga saudaranya. Bahkan, dia mendirikan sebuah pasar di kawasan Jalan Wonorejo.

Saat ini, kata Armuji, kasus penggelapan dana koperasi simpan pinjam tersebut sudah diselesaikan. Korban akhirnya diberi kewenangan mengelola pasar yang didirikan dari uang hasil koperasi.

"Tapi harus perjanjian secara hukum, nanti kalau ada masalah segala macam, mereka (korban) bisa dituntut secara hukum, pasarnya sekitar Wonorejo," ujar dia.