BANGKALAN, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur belum ada yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan semua SPPG se-Bangkalan hari ini.
Dalam pemanggilan itu, akan dilakukan evaluasi dan penyampaian kendala seluruh SPPG.
"Akan kami kumpulkan dan evaluasi agar program prioritas ini berjalan dengan baik. Kami tentu mendukung program ini, makanya kita akan duduk bersama," ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Baca juga: Dedi Mulyadi Tekankan Pengawasan Berlapis MBG: Dapur Mandiri, Orang Tua Harus Dilibatkan
Selain itu, terkait belum adanya SPPG yang memiliki SLHS, pihaknya akan mendorong semua dapur agar memiliki sertifikat tersebut untuk menjamin kebersihan dan keamanan pengolahan makanan yang akan dibagikan kepada puluhan ribu siswa.
"Kami akan mendorong SPPG agar bisa segera mengurus surat itu dan dilengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan. Tentu ini semua sesuai dengan ketentuan dari BGN," ujarnya.
Tak hanya meminta agar SPPG mengurus SLHS, pihaknya melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Bangkalan akan melakukan peninjauan langsung ke semua dapur.
Baca juga: SPPG di Kota Yogyakarta Belum Kantongi SLHS, Wajib Dipenuhi Oktober
Dengan begitu, Satgas dan dinas terkait bisa melihat langsung kelayakan dapur yang beroperasi.
"Satgas akan cek ke lapangan dan juga akan mengecek apa saja kendalanya selama ini," ucap Lukman.
Terkait adanya pembatasan waktu satu bulan dari Badan Gizi Nasional (BGN) pada SPPG untuk mengurus SLHS, Pemkab Bangkalan menyerahkan seluruhnya pada BGN.
"Kami lebih pada memfasilitasi agar program ini berjalan dengan baik. Untuk lainnya, kita ikuti aturan BGN dan instruksi dari atas," kata dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang