Dana Transfer ke Daerah Dipangkas, Bupati Madiun: Peran Masyarakat Kita Berdayakan

MADIUN, KOMPAS.com - Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan tetap optimis tata pemerintahan dan pembangunan di daerahnya tetap berjalan kendati dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas sebesar 29,3 persen.

Sebab menurutnya, sebelum ada dana TKD, pembangunan tetap berjalan dibantu swadaya masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Hari Wuryanto menanggapi rencana pemerintah pusat memangkas dana TKD sebesar 29,3 pada tahun anggaran 2026.

Baca juga: Viral Video Pengemis Pukul Pengendara Sepeda Motor di Perempatan Exit Tol Madiun, Sudah Berulang Kali Ganggu Pengguna Jalan

“Kita tidak usah ragu. Dulu tidak ada dana transfer daerah dari pusat dengan swadaya masyarakat bisa membangun. Apalagi masih tetap ditransfer,” ujar Hari Wur, Kamis (18/9/2025).

Ia mengatakan, peran masyarakat dalam pembangunan dapat diandalkan dengan model gotong royong. Bagi Hari Wur, pemerintah daerah tidak akan bisa berdiri sendiri untuk membangun Kabupaten Madiun lebih maju ke depannya.

Baca juga: Pelantikan Pejabat di Madiun Berlangsung Unik, Hanya Gunakan Cahaya Lilin dan Bertabur Kembang Melati

“Peran msayarakat akan kita berdayakan. Karena dengan gotong royong kebersamaan maka kita akan bisa membangun Kabupaten Madiun dengan baik. Kalau kita sendiri maka tidak akan bisa tanpa peran masyarakat,” jelas Hari Wur.

Untuk menunjang pembangunan, Hari Wur meminta masyarakat tetap rukun agar terus terjaga kondusivitas di Kabupaten Madiun.

Untuk diketahui, tahun anggaran 2025, Pemkab Madiun melakukan efesiensi hingga Rp 45 miliar menyusul pemangkasan anggaran dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar Rp 20,4 miliar.

Efesiensi anggaran dilakukan pada pos anggaran yang telah ditetapkan dalam surat edaran instruksi efisiensi anggaran daerah. Di antaranya, belanja yang tidak prioritas seperti acara seremonial, perjalanan dinas, makan dan minum saat rapat, dan kegiatan-kegiatan lain yang output-nya tidak ada.