Pengadaan 198 Motor PCX untuk Kades di Lumajang Tunggu Perubahan APBD

LUMAJANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berencana memberikan motor honda PCX baru untuk 198 kepala desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengatakan, pengadaan motor PCX ini rencananya akan dilakukan usai proses perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.

Selain itu, Pemkab juga masih menunggu hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia tentang sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2024.

Sebab, rencananya pengadaan motor PCX akan menggunakan dana yang bersumber dari Silpa APBD 2024 yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

Baca juga: Motor PCX untuk Kades Lumajang Jadi Sorotan, Siapa Sosok Bupati dan Wakilnya?

"Rencananya nanti setelah perubahan APBD pertengahan tahun ini, sambil menunggu juga hasil audit BPK," kata Agus di Lumajang, Selasa (22/4/2025).

Sampai saat ini, pemerintah juga belum menentukan besaran biaya yang hendak dikeluarkan untuk pengadaan 198 motor PCX ini.

Menurut Agus, ada 3 varian motor PCX yang beredar di pasaran dengan harga mulai Rp 34 - 40 juta per unit.

Namun, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 6,79 miliar sesuai dengan tarif resmi yang dirilis Honda sebesar Rp 34.300.000 untuk 1 unit motor PCX 160.

Meski begitu, Agus memastikan Silpa APBD 2024 cukup untuk belanja kendaraan dinas baru bagi kades se-Lumajang sebanyak 198 unit.

Baca juga: Kisruh Rencana Pembelian Motor PCX untuk 198 Kades, Ini Program-Program Bupati Lumajang

Bahkan, kata Agus, Pemkab juga berencana membeli motor trail untuk 21 Polsek dan Koramil yang tujuannya membantu tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kalau tidak salah ada 3 varian yang paling murah memang Rp 34 jutaan itu butuhnya sekitar Rp 6,7 miliar, tapi ada juga yang paling mahal sekitar Rp 40 jutaan ya butuhnya sampai Rp 7 miliar, tapi insyaallah uangnya cukup," ujarnya.

Usai dibelikan motor baru, nantinya kendaraan dinas lama milik kepala desa akan menjadi aset pemerintah desa untuk digunakan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

"Yang lama karena sudah kita hibahkan ya tetap jadi asetnya desa," pungkasnya.