Dalih Bupati Lumajang Belikan Motor PCX Baru untuk 198 Kepala Desa: Motornya Sudah Tua

LUMAJANG, KOMPAS.com - Bupati Lumajang Indah Amperawati membeberkan alasan Pemkab Lumajang belikan motor PCX baru untuk 198 kepala desa di Lumajang.

Menurut Indah, motor yang saat ini digunakan oleh kepala desa di Lumajang sudah butuh pembaruan.

Lantaran, pengadaannya dilakukan pada tahun 2009 saat masa pemerintahan Bupati Sjahrazat Masdar atau kakak kandung Bupati Indah.

"Motor yang ada di kepala desa itu sudah sejak 2009. Masa pemerintahan kakak saya. Sekarang kan sudah tahun 2025 jadi saya kira itu sudah tua ya motornya dan sudah waktunya pembaruan," kata Indah di Kantor Bupati Lumajang, Selasa (15/4/2025).

Baca juga: 198 Kepala Desa Bakal Terima Motor Baru dari Pemkab Lumajang

Indah menjelaskan, pemberian kendaraan operasional berupa motor honda PCX adalah bentuk dukungan pemerintah daerah kepada kepala desa dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, dengan kendaraan operasional baru, mobilitas kepala desa khususnya yang berada di wilayah dengan medan sulit bisa lebih mudah.

Sehingga, lanjut Indah, pelayanan kepada warga juga akan maksimal.

"Saya dan mas wabup ingin pelayanan kepala desa kepada warga itu bisa maksimal," kata dia.

Baca juga: Bupati Lumajang Klaim Pemberian Motor PCX agar Kepala Desa Lebih Mudah Akses Medan Sulit

Indah menegaskan, pembelian motor baru untuk kepala desa ini bukan bagian dari janji politiknya saat kampanye.

Indah juga membantah, program ini sebagai hadiah yang diberikannya kepada kepala desa atas kemenangan dirinya dalam Pilkada 2024.

"Itu bukan janji politik, kami dalam janji politik tidak pernah bicara itu, pun kepada kepala desa saya tidak berjanji itu," ujar Indah.

Baca juga: Anggaran Motor PCX 198 Kepala Desa di Lumajang Pakai Dana Hasil Efisiensi

Sebelumnya, Pemkab Lumajang berencana membelikan kendaraan dinas baru berupa motor honda PCX untuk 198 kepala desa.

Anggarannya yang dibutuhkan, antara Rp 6,7 sampai Rp 7,2 miliar. Rencananya, pembelian motor baru akan diambilkan dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) APBD 2024.