SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawasa mengaku sudah bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur untuk membahas isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak gejala ekonomi global imbas kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).
Secara umum, dia berharap tidak ada PHK pekerja di Jatim. Opsi yang ditawarkan jika memang demand perusahaan berkurang, dengan mengurangi jam kerja atau hari kerja karyawan.
"Mungkin yang bisa dilakukan adalah opsi mengurangi jam kerja atau hari kerja kerja karyawan. Jangan sampai ada PHK massal," katanya kepada wartawan di Gedung Jatim Expo Surabaya, Kamis (10/4/2025).
Baca juga: Mengapa Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 10 Persen tapi Tidak dengan China?
Dalam pertemuan tersebut, Khofifah menangkap komitmen para pengusaha di Jatim untuk sebisa mungkin tidak melakukan PHK.
"Saya menangkap komitmen para pengusaha untuk bersama-sama mencari solusi tanpa harus melakukan PHK," terang Khofifah.
Baca juga: AS-Vietnam Sepakati Perjanjian Dagang di Tengah Penundaan Tarif Impor
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 18.610 pekerja di Indonesia terkena PHK.
Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menyumbang 978 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Provinsi dengan angka PHK tertinggi masih dipegang oleh Jawa Tengah dengan total 10.677 pekerja.
Selanjutnya, disusul Riau (3.530 pekerja), DKI Jakarta (2.650 pekerja), Jawa Timur (978 pekerja), Banten (411 pekerja), dan Bali (87 pekerja).
Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif dasar semua impor AS, dengan tarif lebih tinggi untuk beberapa negara termasuk 32% untuk barang-barang yang diimpor dari Indonesia.
Kebijakan tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kinerja ekspor Jatim.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang