Tolak UU TNI, Elemen Masyarakat Surabaya Bakal Gelar Demo di Grahadi

SURABAYA, KOMPAS.com - Elemen masyarakat Surabaya bakal menggelar aksi demonstrasi terkait penolakan disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Gedung Negara Grahadi, Senin (24/3/2025).

Beredar sebuah poster di media sosial Instagram mengenai ajakan aksi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Nantinya, akan ada panggung orasi, puisi, teatrikal, dan aksi simbolis.

"Seruan Aksi Surabaya Menggugat, mengajak seluruh lapisan masyarakat sipil Surabaya, panggung orasi, puisi, teatrikal, dan aksi simbolis. Tolak UU TNI, tolak Dwifungsi ABRI," tulis poster itu.

Baca juga: Tolak RUU TNI, Mahasiswa UKSW Nyalakan Ratusan Lilin: Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Mengenai hal itu, Ketua BEM Seluruh Indonesia (SI) Jawa Timur (Jatim), Aulia Thaariq Akbar mengatakan, pihaknya akan mengikuti demonstrasi yang digelar pukul 14.00 WIB itu.

“Kami (mahasiswa) akan melebur bersama elemen-elemen sipil lainnya yang kemarin, Kamis (20/3/2025), sudah aksi juga,” ujar Thaariq ketika dikonfirmasi, Minggu (23/3/2025).

Aulia mengungkapkan, keputusannya mengikuti aksi tersebut karena UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI membuat militer bisa memegang beberapa jabatan yang ada di ranah sipil.

Dengan demikian, kata Aulia, hal tersebut bisa mengancam demokrasi yang sudah diperjuangkan.

Selain itu, ini berisiko mengembalikan Indonesia menjadi seperti era Orde Baru.

“Bagi kawan-kawan yang masih belum mudik atau yang masih di Surabaya, besok kita masifkan jalan-jalan sampai UU TNI dicabut. Siapapun boleh ikut, siapa pun diundang,” ujarnya.

Baca juga: AHY: RUU TNI Tidak Akan Bawa Indonesia Kembali ke Orde Baru

Adapun sejumlah tuntutan yang akan disampaikan masyarakat yakni menolak revisi UU TNI, menolak perluasan TNI di ranah sipil, menolak perluasan TNI di ranah siber, dan membubarkan komando teritorial.

Kemudian, menarik seluruh militer dari tanah Papua, mengembalikan TNI ke barak, merevisi peradilan militer, serta mencabut TNI aktif yang sudah menduduki jabatan sipil.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat sempat menggelar aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan RUU TNI di Gedung Negara Grahadi, Kamis (20/3/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, terlihat sejumlah orang awalnya berkumpul di depan Taman Apsari yang berada di Jalan Gubernur Suryo.

Lalu, mereka mulai maju tepat di depan Gedung Grahadi.

"Kawasan bebas militer, tiada hari tanpa brutalitas aparat, TNI dan Polri nyali berani nurani mati. Kembalikan militer ke barak, RUU TNI Ndasmu," tulis sejumlah poster yang dibawa massa aksi.

Baca juga: DPR dan Pengesahan RUU TNI: Legislasi Kilat, Demokrasi Sekarat?

Sementara itu, petugas gabungan yang terdiri dari anggota BPBD, Satpol PP, aparat kepolisian, serta personel TNI tengah berkumpul untuk menggelar Operasi Ketupat Semeru di halaman Gedung.

Selain itu, sejumlah mobil dan kendaraan operasional yang akan diterjunkan untuk memantau arus mudik di Jatim juga terlihat tengah terparkir di sekitar Jalan Gubernur Suryo.

"Kami setuju, tidak ingin kembali ke masa kelam supremasi militer yang ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, berkumpulnya kami di sini untuk menolak RUU TNI," kata salah satu orator.

Korlap Aksi Kamisan Surabaya, Zaldi Maulana mengatakan keberatannya setelah RUU TNI disahkan oleh DPR RI.

Menurutnya, hal tersebut membuat militer mendapat jabatan sipil.

"Kalau kami sendiri keberatan pada kembalinya peran-peran militer itu ke sipil. Jadi, tugas-tugas dan kewenangan tentara militer itu dikembalikan ke jabatan-jabatan sipil," kata Zaldi.

"Kita tidak akan kembali ke masa 30 tahun lalu, masa kita mau kembali di mana tentara memiliki peran yang sangat supremasi, baik di sipil maupun di militer sendiri dia menjadi supremasi," ujar dia.