CPNS di Surabaya Ngaku Rela Kerja Apa Saja Sambil Tunggu Pengangkatan

SURABAYA, KOMPAS.com - Penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 di Surabaya hingga 1 Oktober 2025 membuat AA (23), merasa kecewa. Ia terpaksa mencari alternatif pekerjaan.

AA, yang sebelumnya bekerja sebagai administrasi di perusahaan swasta selama setahun, memutuskan untuk keluar setelah mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

"Saya merasa sangat terpengaruh dengan penundaan ini. Bagi saya, dampaknya adalah tidak adanya pemasukan sama sekali," ujar AA saat dihubungi pada Rabu (12/3/2025).

Ia mengungkapkan bahwa selama delapan bulan ke depan, ia tidak memiliki penghasilan.

Baca juga: Jadi Calo CPNS, ASN Ini Minta Mahar Rp 200 Juta kepada 6 Korbannya agar Lolos Seleksi

AA mengakui sempat mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan tetap lain guna memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, ia merasa ragu karena khawatir mengambil hak orang lain yang tidak berhasil lolos dalam seleksi CPNS.

"Banyak yang lebih membutuhkan pekerjaan. Saya takutnya nanti malah mengambil kesempatan orang lain," ungkapnya.

Sebagai solusi sementara, AA berencana mencari pekerjaan paruh waktu sambil menunggu pengangkatannya.

Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan penempatan di luar daerah.

"Saya mungkin akan mencari kerja paruh waktu, seperti di coffee shop, jika ada yang membutuhkan. Yang penting ada pemasukan," ujarnya.

Baca juga: CPNS Ini Harus Telan Pil Pahit, Sudah Keluar Kerja dari Kantor Swasta tapi Pengangkatan Diundur

AA berharap pemerintah mempercepat proses pengangkatan CPNS sehingga mereka bisa segera bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Sebelumnya, penetapan pengangkatan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara serentak oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendapatkan kritik dari Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse, menilai bahwa pengangkatan tidak perlu dilakukan secara serentak karena dapat menimbulkan kendala administratif dan berpotensi merugikan calon aparatur sipil negara (ASN).