Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat bagi Warga Miskin Dimulai Tahun Ini

PASURUAN, KOMPAS.com - Program sekolah rakyat yang digagas di era Pemerintahan Prabowo Subianto akan segera direalisasikan pada tahun ajaran 2025/2026 di Bekasi, Jawa Barat.

Sekolah rakyat tersebut akan diprogramkan dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekolah ini akan diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Iya, sekolah rakyat ini dalam proses. Sesuai arahan dari Presiden, sekolah rakyat tahun ini akan dibuka di Bekasi, ada aset Kemensos di sana," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai membagikan bantuan kepada warga di Masjid Sabilil Muttaqin Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (4/3/2025).

Baca juga: Ramadhan 2025, Masjid Mekkah Hadir Kota Pasuruan

Ia menjelaskan bahwa program sekolah rakyat akan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari SD, SMP, dan SMA.

Namun, untuk tahun ajaran 2025/2026, Kemensos hanya membuka pendaftaran untuk tingkat SMA saja di Bekasi, Jawa Barat.

"Untuk yang pertama, buka di Bekasi untuk tingkat SMA dan yang mendaftar dari keluarga dengan kategori miskin dan miskin ekstrem," katanya.

Baca juga: Mensos Gus Ipul: Saya Sudah Diwanti-wanti Presiden untuk Tidak Korupsi

Sedangkan dalam proses pendaftaran, akan ditangani langsung oleh tim seleksi dari Kementerian Sosial dengan data dari tim pendamping PKH.

Dalam acara tersebut, Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, membagikan bantuan sembako kepada 700 orang.

Di antaranya, 604 bingkisan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) PKH (Program Keluarga Harapan) dan 96 warga sekitar masjid.

Penyaluran bansos di bulan Ramadhan tersebut diperuntukkan untuk uji petik guna mengevaluasi data penerima bantuan PKH.

"Apakah masih layak menerima bantuan atau harus sudah graduasi. Makanya hari ini saya safari Ramadhan pertama sekaligus uji petik. Kita evaluasi perlahan demi perlahan," katanya.

Rencananya, untuk program pemberian bantuan, akan dilakukan batasan 5 tahun kepada penerima PKH.

Hal itu guna pemerataan bantuan serta menghilangkan rasa ketergantungan pada bantuan pemerintah bagi keluarga yang sudah naik kelas.