MAGETAN, KOMPAS.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono mendorong Bulog bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyerap gabah petani.
Hal ini untuk mendukung program penyerapan 3 juta ton gabah petani agar pada 2025 Indonesia tidak mengimpor beras sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai dengan arahan Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Bulog diminta untuk menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram dan beras petani dengan harga Rp 12.000 - Rp 12.250 per kilogram.
“Bulog sebagai lembaga eksekutor dalam hal pangan harus fokus dan sungguh-sungguh dalam menyerap gabah dan beras petani lokal. Komitmen menyerap dari petani menjadi kunci kestabilan harga di level petani,” ujarnya melalui pesan singkat pada Selasa (28/1/2025).
Baca juga: 70 Persen Gabah Masih Diserap di Bawah HPP, Mentan Khawatir Luas Tanam Padi Turun
Riyono menambahkan, pada 2024 Bulog menyerap hasil panen petani dalam negeri sebesar 1,26 juta ton setara beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 831.000 ton dan beras komersial sebanyak 434.000 ton.
Pengalaman penyerapan gabah atau beras oleh Bulog, menurutnya, masih belum meyakinkan. Pada 2022, Bulog diminta untuk menyerap gabah dan beras dengan harga berapapun dari petani, tetapi ternyata juga belum mampu dilakukan.
“Jika pada 2024 saja baru mampu menyerap beras 1,26 juta ton, sementara tahun 2025 diminta 3 juta ton beras, artinya Bulog harus kerja super keras,” imbuhnya.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo Imbau Petani Tak Jual Gabah Saat Harga di Bawah HPP
Riyono, yang sempat melakukan sidak ke gudang Bulog Ngawi, menyarankan Bulog melakukan perjanjian kerja sama dengan BUMDes dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam penyerapan gabah petani di tahun 2025.
Bulog, menurutnya, harus memberikan kesempatan kepada BUMDes, yang merupakan badan usaha milik desa, untuk memberdayakan petani dengan sistem yang saling menguntungkan.
“Saya ke gudang Bulog di Ngawi bulan kemarin. Sebaiknya dalam penyerapan gabah petani, Bulog perlu perjanjian kerja sama dengan BUMDes dan Gapoktan. Satgas Bulog belum mampu men-cover serapan gabah atau beras ke petani,” ucapnya.
Riyono mengatakan, sesuai Keputusan Badan Pangan Nomor 2 Tahun 2025, telah diatur HPP gabah dan beras bagi Bulog dengan rincian Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.500 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
GKP di penggilingan sebesar Rp 6.700 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.
GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.
“Dan beras di gudang Bulog sebesar Rp 12.000 per kilogram dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen,” pungkasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang