LUMAJANG, KOMPAS.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Moral (MPM) menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Jumat (22/11/2024) sore.
Mereka datang menggunakan dua truk, membawa karangan bunga bertuliskan "Matinya Moral Ketua DPRD Lumajang", serta foto Ketua DPRD Lumajang, Oktafiani, yang dicoret dengan tanda silang merah di bagian wajah.
Aksi ini dipicu oleh beredarnya foto mesra yang diduga menunjukkan Oktafiani bersama seorang pria di media sosial.
Meskipun Oktafiani telah melaporkan akun yang menyebarkan foto tersebut ke Polda Jawa Timur, ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai foto tersebut.
Tanpa melakukan orasi, warga langsung menyerahkan karangan bunga, foto yang dicoret, dan banner tuntutan kepada Sekretariat DPRD Lumajang.
Sayangnya, mereka hanya dapat bertemu dengan pihak Sekretariat DPRD, karena semua anggota dewan, termasuk Oktafiani, tidak berada di tempat.
Sekretaris MPM, Nur Kholik menjelaskan, kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan MPM kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) pada Selasa (19/11/2024) lalu.
Laporan tersebut berkaitan dengan foto mesra yang diduga melibatkan Oktafiani dengan seorang pria yang bukan suaminya.
Baca juga: Viral, Gambar Mesra Diduga Ketua DPRD Lumajang dengan Pria
Kholik menekankan, warga menuntut agar kegaduhan yang ditimbulkan oleh foto tersebut segera diselesaikan dan dipublikasikan secara transparan.
"Apabila foto yang beredar benar, maka BKD harus secepat mungkin memberhentikan Oktafiani secara tidak hormat."
"Namun, jika foto tersebut adalah rekayasa, kami berharap polisi segera menangkap pihak yang menyebabkan kegaduhan ini," ungkap Kholik di Gedung DPRD Lumajang.
Sebelum meninggalkan lokasi, massa sempat membentangkan spanduk bertuliskan, "Dewan kumpulan kaum intelektual, bukan gerombolan orang yang amoral".
Kholik juga menegaskan, jika laporan dan tuntutan yang telah disampaikan tidak segera ditindaklanjuti, mereka akan kembali dengan massa yang lebih besar.
Sementara itu, Kepala Fasilitasi Pengawasan Penganggaran dan Kerjasama Setwan Lumajang, Arif Sukamdi, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Kami terima warga dengan baik. Meskipun jam kantor sudah tutup, kami tetap menunggu. Tentu keinginan warga akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," ungkap Arif.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang