Soal Rektor Diminta Buat Testimoni Apresiasi, Sandiaga: Akademisi Diteladani Bukan Ikuti Narasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Prabowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno mengatakan bahwa para akademisi harus diteladani, bukan dituntut untuk mengikuti narasi.

Hal tersebut diungkapkan Sandi merespons isu sejumlah rektor diminta oleh orang yang mengaku polisi untuk membuat video apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Setelah Rektor Unika, Giliran Rektor Unwahas Mengaku Diminta Buat Video Testimoni Positif untuk Jokowi

"Mari kita jadikan civitas akademika ini sebagai panutan, keteladanan," kata Sandi, saat mendatangi acara pelatihan kemasan dan digital marketing di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Sandi menilai, seharusnya pemerintah yang meminta saran dari para akademisi terkait pembangunan Indonesia, bukan justru meminta mereka mengikuti narasi yang sudah disusun sebelumnya.

"Bukan terbalik kita yang meminta mereka untuk mengikuti narasi kita. Tapi justru mereka yang memberikan masukan bagaimana membangun ke depan," jelasnya.

Baca juga: Rektor Unissula Semarang Diminta Tim Operasi agar Tak Kritik Jokowi

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memaklumi tujuan Polri dalam pembuatan video testimoni kebaikan pemerintah. Namun menurutnya, hal itu tetap harus dilakukan dengan cara yang benar.

"Tentunya para aparat yang menyatakan bahwa itu sebagai cooling down (mendinginkan suasana) kita hormati, tapi dengan cara yang benar," ujarnya.

Sandi mengungkapkan, pihaknya selama ini telah meminta masukan dari para akademisi. 

"Saya memberikan masukan ke tim dewan pakar kepada TPN, bahwa para akademisi ini guru kita, jadi justru mereka yang harus memberikan ilmu dan wawasan kepada kita," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Rektor Unika Ferdinandus Hindarto mengaku diminta merekam video berisi apresiasi terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Menurutnya, permintaan itu dilontarkan oleh seseorang yang mengaku polisi.

Peristiwa itu terjadi setelah banyak guru besar dan sivitas akademika yang menyampaikan kritik terhadap Jokowi jelang Pemilu 2024.

Hingga kini, sudah ada sekitar 30 kampus yang menyuarakan kritik dan mengingatkan Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi.