MK Kabulkan Gugatan Emil Dardak Cs soal Masa Jabatan Terpotong, Pemprov Tunggu Petunjuk Kemendagri

SURABAYA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan tujuh kepala daerah yang keberatan masa jabatannya dipaksa selesai lebih cepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Masa jabatan mereka berakhir lebih cepat karena adanya Pilkada Serentak 2024 pada bulan November.

Baca juga: MK Kabulkan Gugatan Emil Dardak-Bima Arya Cs soal Masa Jabatan yang Terpotong

Tujuh kepala daerah itu dipilih pada Pilkada 2018 dan dilantik pada 2019. Namun, UU Pilkada menentukan akhir masa jabatan mereka pada 2023.

Jika demikian, maka mereka tak genap lima tahun menjabat.

Baca juga: Gugat ke MK, Pemohon Anggap Syarat Usia Cawapres Diskriminatif untuk Gubernur Yogyakarta

Ketujuh kepala daerah dimaksud yakni Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Kemudian Wakil Wali Kota Bogor Didie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Baca juga: Emil Dardak: Mas Gibran Siap Debat dengan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim Didik Chusnul Yakin belum bisa menjelaskan nasib Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak setelah keputusan tersebut.

"Kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri pasca-putusan Mahkamah Konstitusi," katanya melalui pesan tertulis, Jumat (22/12/2023).

Menurutnya, DPRD Jatim pada 6 November 2023 melalui sidang paripurna, sudah mengumumkan usulan pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak sebagai Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri.

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024, masa Jabatan Gubernur Khofifah-Wagub Emil Dardak akan berakhir pada 13 Februari 2024. 

Baca juga: Demokrat Resmi Dukung Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Mengacu peraturan tersebut, tugas dan wewenang Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan berakhir di tanggal 31 Desember 2023 mendatang.