Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dilaporkan ke polisi karena diduga memalsukan Kartu Keluarga (KK) dan KTP.
Pelapor Gusnan ialah Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS). Laporan dugaan pemalsuan KK dan KTP itu disampaikan ASBS ke Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu pada Juli 2023.
Berselang sekitar tiga bulan kemudian, ASBS kembali mendatangi Polda Bengkulu untuk menanyakan laporan itu.
"Kami barusan mendatangi penyidik Polda Bengkulu menanyakan laporan kami terkait dugaan pemalsuan KK dan KTP yang dilakukan oleh Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi," jelas Ketua ASBS Herman Lutfi, Senin (30/10/2023).
Herman mengatakan, berdasar koordinasi dengan penyidik, terlapor akan diperiksa dalam waktu dekat. Polisi juga masih menunggu izin presiden, mengingat yang bersangkutan adalah bupati.
Baca selengkapnya: Dugaan Pemalsuan KK dan KTP, Bupati Bengkulu Selatan Dilaporkan ke Polisi
Polisi membongkar sindikat penyelundupan sepeda motor dan mobil ilegal dari Indonesia ke Timor Leste.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng Kombes Johansin Ronald Simamora menuturkan, ada 80 kendaraan ilegal yang rencananya dikirim dalam empat paket kontainer.
"Ada 72 kendaraan roda dua dan 8 kendaraan roda empat," terangnya, Selasa.
Kendaraan-kendaraan tersebut hendak diselundupkan melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Terdapat tiga orang yang terlibat dalam sindikat ini. Satu pelaku sudah ditangkap, satu orang masih buron, seorang lainnya warga Timor Leste berperan jadi penadah.
Baca selengkapnya: Sindikat Pengiriman Kendaraan Ilegal Indonesia ke Timor Leste Dibongkar, 4 Kontainer Ditemukan di Semarang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebut dirinya sedang sedih mendalam karena ditinggal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis kepada awak media, Minggu (29/10/2023).
"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi," papar Hasto.
Saat ditemui wartawan di sela kunjungannya di Kabupaten Gianyar, Bali, Jokowi enggan mengomentari hal tersebut.
"Saya tidak ingin mengomentari," tandasnya, Selasa.
Baca selengkapnya: Jokowi Enggan Tanggapi Kesedihan PDI-P yang Merasa Ditinggalkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.