Orangutan Kalimantan yang Diselundupkan ke Surabaya Dikembalikan ke Daerah Asal

SURABAYA, KOMPAS.com - Seekor orangutan kalimantan (Ponggo Pygmaeus Wurmbii) yang menjadi barang bukti kejahatan penyelundupan satwa liar akan dikembalikan atau translokasi dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jawa Timur ke BKSDA Kalimantan Tengah untuk direhabilitasi.

"Translokasi orangutan ini sebagai upaya pelestarian satwa liar dan edukasi kepada masyarakat agar selalu menjaga ekosistem alam," kata Kepala BKSDA Jatim Nur Patria Kurniawan kepada wartawan, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Evakuasi Orangutan yang Serang Warga di Ketapang, BKSDA Kalbar Terjunkan Tim

Translokasi hewan dilindungi ini juga untuk menegaskan bahwa penyelundupan dan perdagangan satwa liar adalah tindakan pidana dan melanggar undang-undang.

Orangutan kalimantan itu, kata Nur Patria, adalah hasil pengungkapan penyelundupan satwa liar oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim pada 23 Juni 2023 lalu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Orangutan kalimantan itu dikirim dari Banjarmasin Kalsel ke Surabaya tanpa dilengkapi dokumen," jelasnya.

Baca juga: Habitatnya Terbakar, Orangutan di Ketapang Menyerang Warga hingga Terluka

Usai penindakan pada hari itu juga, Dit Reskrimsus Polda Jatim menitipkan orangutan kalimantan itu ke BKSDA Jatim.

"Saat dititipkan, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, orangutan kalimantan itu dalam kondisi sehat, dan diketahui habitat alaminya berada di wilayah hutan Kalimantan Tengah dan barat daya," jelasnya.

Dalam penindakan, polisi menetapkan seorang berinisial FF sebagai tersangka. Mulai Selasa (12/9/2023), perkaranya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

FF dianggap melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.