Dinsos: 79 Persen Rumah Keluarga Miskin di Surabaya Sudah Ditempeli Stiker

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Sosial Kota Surabaya, Jawa timur, menyatakan, sebanyak 79 persen rumah milik yang tergolong keluarga miskin sudah ditempeli stiker.

Menurut data yang dirilis Dinsos, stiker sudah ditempelkan pada 59.473 rumah keluarga miskin atau 79,22 persen dari total 75.069 rumah keluarga miskin yang akan ditempeli stiker.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, penempelan stiker dilakukan dengan bantuan pengurus lingkungan rukun tetangga dan rukun warga, aparat pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta aparat TNI dan Polri.

Baca juga: Ada 3,83 Juta Warga Miskin di Jateng, Disporapar Bakal Rekrut 200 Relawan Muda Bantu Ciptakan Lapangan Kerja

"Ini untuk memastikan kembali kebenaran data, apakah warga yang akan ditempelkan stiker itu benar-benar warga miskin atau tidak. Meskipun sebenarnya data itu sudah melalui proses panjang yang diusulkan oleh RT dan RW," kata dia.

Dia mengemukakan, dalam prosesnya, ada sejumlah warga menolak rumahnya ditempeli stiker.

Anna mengatakan, petugas kelurahan atau kecamatan akan membuat laporan mengenai warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker penanda keluarga miskin.

Padahal, menurut Anna, stiker itu untuk memudahkan pendataan maupun penyaluran bantuan dari pemerintah.

QR Code pada stiker yang ditempel di rumah keluarga miskin bila dipindai akan menampilkan bantuan-bantuan sosial yang telah diterima oleh keluarga tersebut.

Anna mengatakan, penempelan stiker tersebut akan memudahkan petugas Badan Pusat Statistik melakukan pemeriksaan data keluarga miskin.

Ia menjelaskan bahwa ada 75.069 keluarga yang terdiri atas 219.427 jiwa yang tergolong miskin di Kota Surabaya.

Di antara 219.427 orang yang tergolong miskin, ia melanjutkan, ada 23.530 orang yang tergolong mengalami kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Aceh Provinsi Termiskin di Sumatera, Warga Miskin Naik Jadi 818 Ribu Orang

Pendataan warga miskin di Kota Surabaya dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dukungan dari aparat pemerintah kelurahan hingga kecamatan.

Anna mengatakan bahwa pencocokan dan verifikasi ulang data di lapangan dilakukan dengan melibatkan pengurus lingkungan rukun tetangga (RT) hingga aparat pemerintah kecamatan guna memastikan akurasi data penduduk miskin.

"Jadi, ini sudah keputusan bersama dan ini ditentukan dan diusulkan oleh warga sekitar di dalam satu RT," kata Anna.